Thursday, October 29, 2009

Marie Bin Alkatiri vs Trias Politica

Artikel ini dibuat untuk menanggapi tulisan Julio Tomas Pinto, MA ketika itu sebagai dosen di Universitas Dili (UNDIL, dipost ke blogs, 29 Oktober 2009


Sebelum menanggapi artikel yang ditulis oleh Julio Tomas Pinto, MA (Timor Post, Kamis, 22 Agustus 2002) pertama kali saya ingin melontarkan sebuah opini yang saat ini belum dijawab bahkan belum ditemukan jalan keluarnya. Bahwa kemenangan partai Fretilin pada pemilu 30 Agustus 2001 lalu bukan karena sang Perdana Menteri sekarang. Tetapi kemenangan Fretilin karena faktor historis dan masalah psikologis yang mengikat rakyat Timor Lorosae di negeri ini selama puluhan tahun.
Maka belakangan muncul sang Perdana Menteri dicap sebagai biangnya kontroversi pada Pemerintahan Fretilin adalah benar adanya. Bahwa belum tentu semua pernyataan Perdana Menteri Marie Bin Alkatiri adalah mewakili aspirasi partisipan Fretilin secara keseluruhan. Justru masyarakat Timor Lorosae sedang menunggu pemerintahan Fretilin untuk segera menanggapi berbagai persoalan yang muncul di negeri ini. Seperti masalah lapangan kerja, biaya sekolah yang mahal, macetnya hukum dan lambatnya laju perekonomian di negeri ini.
Selain itu prakteknya roda pemerintahan juga berbau KKN. Seperti yang ditulis dalam artikel Kontraversi “Mr. Alkatiri” benar adanya. Bahwa pengangkatan Kakaknya Perdana Menteri Jafar Alkatiri sebagai duta besar di Malaysia tidak berdasarkan profesionalisme. Hal itu bisa dilihat kembali ketika TVTL mengadakan wawancara dengan Jafar Alkatiri di bandara Comoro Dili Jafar merasa gugup. Bahwa ia juga belum siap secara mental apa yang seharusnya dilakukan sebagai duta besar Timor Lorosae di Malaysia.
Selain praktek KKN diatas kasus hukum yang sangat mencoreng pemerintahan Fretilin adalah kasus Border Control. Bahwa Border Control tidak mau mematuhi putusan pengadilan distrik Dili. Dan hingga kini kasus tersebut sebagai salah satu klik yang sangat mengganggu konsentrasi sang Perdana Menteri. Terkait dengan kasus itu Perdana Menteri juga membuat satu kontroversi yang sangat patal. Ia sebenarnya tidak tahu duduk persoalannya namun ia juga membuat pernyataan bahwa para jaksa dan hakimlah sebagai biang kerok atas persoalan ini.
Kalau kita kembali kepada teori Trias Politica barangkali sang Perdana Menteri kita tidak mengerti antara pemisahan kekuasaan dan pembagian kekuasaan. Ada tiga macam Trias Politica. Pertama; kekuasaan legislatif yaitu kekuasaan untuk membuat undang-undang yang biasa disebut dengan rule making function. Kedua Eksekutif. Kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang yang biasa disebut dengan istilah asingnya adalah rule application function. Ketiga; Yudikatif. Kekuasaan untuk mengadili atas pelanggaran undang-undang. Dengan istilah asingnya adalah rule adjudication function. Seperti yang ditulis oleh Filsuf Inggris John Locke yang dikembangkan oleh filsuf Prancis Montesquieu dalam bukunya L’Esprit des Lois (The Spirit of the Laws).
Kalau kita mengamati perjalanan politik Marie Bin Alkatiri seolah-olah ia telah mencampur-aduk antara Legislatif dengan Eksekutif. Karena pada mulanya Marie Bin Alkatiri sebagai anggota assemblea konstituante, kemudian sebagai perdana menteri dan merangkap sebagai menteri ekonomi dan jabatan penting lainnya. Seperti koordinator dalam negosiasi Timor Sea. Dengan jabatan ganda itu otomatis apa yang dilakukan oleh rule making function tidak berlaku baginya. Karena ia sebagai pembuat undang-undang sekaligus sebagai pelaksana undang-undang rule application function. Dari kedua fungsinya secara otomatis ia tidak menghiraukan apa yang dilakukan oleh badan yudikatif (rule adjudication function) untuk mengadili atas pelanggaran undang-undang yang dilakukan oleh Eksekutif. Justru ia mencap bagian Yudikatif yang saat ini bekerja pada pemerintahan RDTL tidak tahu-menahu sistim peradilan dan praktek hukum. La hun la dikin seperti dalam kasus border control ketika wawancara dengan wartawan di bandara Komoro setelah pulang dari lawatannya ke beberapa Negara dua bulan lalu.
Dikaitkan dengan pernyataan plato tentang keadilan dan kekuasaan sangat bertolak belakang. Bahwa keadilan bukan sekedar tirai asap kepentingan para penguasa, melainkan prasyarat kesejahteraan dan kebahagiaan yang sebenarnya. Maka keadilan adalah keutamaan terpenting yang harus dikejar. (Frans Magnis Seseno, Model Pendekatan Etika). Tapi pemerintahan yang berkuasa di negeri ini agak terbalik. Ia justru mengutamakan kekuasaan ketimbang keadilan bagi rakyatnya. Seperti Politik Marie Bin Alkatiri vs teori Trias Politica yang mengutamakan keluarga dalam posisi penting dan juga merangkap beberapa jabatan pada pemerintahan RDTL.
Tindakan Perdana Menteri RDTL sekarang ini membuat sebagian masyarakat bertanya-tanya. Seperti yang diungkapkan oleh Dr. Mudji Sutrisno, SJ bahwa, orang-orang sedang meragukan peranan dan watak pemimpin atau karakter pelaku untuk peradaban dan bukan kebiadaban di Tanah Air. Dalam matra pelaku atau subyek itulah, perangkat ilmu empiris maupun ilmu kemanusiaan budaya berdebat dalam memberikan sumbangannya. Perubahan peradaban atau transformasi ditentukan oleh sistem atau struktur yang benar dan baik oleh manusia-manusia sebagai pelaku dan pembuat sistem. Pengandaian pendidikan kultural sebagai jalan panjang proses membentuk manusia cerdas budi dan bening nurani merupakan syarat mewujudkan peradaban masyarakat, ternyata dihadapkan pada problematika watak-watak mentalitas, nilai sikap menghadapi hidup yang dehumanis berlawanan langsung dengan peradaban itu sendiri.
Bahwa apa yang digambarkan oleh Dr. Mudji Sutrisno, SJ diatas mendekati problematika yang dihadapi oleh bangsa RDTL. Meskipun Mudji mengambarkan watak para pemimpin di Indonesia yang korup dan kontroversi tetapi mentalitas para pemimpin bangsa RDTL juga tidak jauh berdeba dengan para pemimpin bangsa Indonesia. Tantangan besar yang akan dihadapi oleh negeri ini kedepan terlampau berat. Karena umur kemerdekaan negeri ini masih belia tetapi mal praktek yang dilakukan oleh pemimpin negeri ini memulai sesuatu yang kontroversi dan berlawanan dengan nurani bangsa RDTL. Penyakit KKN yang sudah lama diderita oleh bangsa Indonesia sudah puluhan tahun hingga kini belum ada obat penangkal. Meskipun umur kemerdekaan Republik Indonesia sudah setengah abad lebih. Maka solusi terbaik negara RDTL untuk mengatasi mal praktek yang berbau nepotisme harus dimulai dari sekarang. Yaitu harus menghormati supremasi hukum sebagai jalan satu-satunya untuk memberantas KKN mengontrol para pemimpin yang melakukan mal praktek yang berbau Nepotisme dan kontroversi.
Dalam suatu debat terbuka 16 partai politik dengan wartawan pada 17 Juli 2001 di kompleks radio UNTAET kini radio Timor Leste para wartawan bertanya kepada partai politik yang struktur organisasinya adalah Nepotimes. Seperti partai Travalista, partai Nasionalista Timor (PNT) dan partai Klibur Oan Assuwain (Kota). Pada kesempatan itu Clementino dos Reis Amaral yang mewakili partai Kota mengatakan bahwa kami bukan melakukan praktek Nepotisme tetapi yang kami lakukan dalam struktur partai kami adalah masalah kepercayaan. Yaitu kami ingin membangun demokratisasi harus dimulai dari keluarga. Terutama orang-orang dekat dengan kami yang sudah lama dikenal. (Lian Maubere, 21 Juli 2001). Pendapat Amaral bisa diterima dalam konteks struktur partai. Tetapi dalam struktur negara atau pemerintahan pendapat tersebut tidak mendasar. Karena negara bukan milik keluarga tetapi pada intinya negara RDTL adalah milik seluruh rakyat Timor Leste.


Dili, Akhir Agustus 2002

Helio Freitas
Fakultas Humaniora
Jurusan Politik Pembangunan



Ref:

1. Frans Magnis Suseno: Model Pendekatan Etika
2. Prof. Miriam Budiardjo : Dasar-dasar Ilmu Politik
3. Timor Post, Kamis, 22 Agustus 2002
4. TVTL (Televisao Timor Leste)
5. DR.. Mudji Sutrisno, SJ (Kompas, 14 Oktober 2002)
6. Pendapat, Clementino dos Reis Amaral (Lian Maubere, 24 Juli 2001)

No comments: