Friday, September 29, 2006

Refleksi Masacra Balibo Five

(16 Oktober 1975-16 Oktober 2006)

Kematian lima (5) orang wartawan internasional yang dibantai oleh tentara Indonesia pada tanggal 16 Oktober 1975 hingga kini belum ada pertanggungjawaban yang jelas. Kematian mereka meninggalkan sejarah tersendiri yang tidak pernah dilupakan oleh dunia, khusus kalangan pers. Kematian mereka juga sekaligus menutup informasi kepada dunia atas kehadiran militer Indonesia di Timor-Leste pada waktu itu. Lima orang wartawan yang meninggal di Balibo, Bobonaro adalah: Gregory John Shackleton, Anthony J Steward, Malcolm H Rennie, Brian R. Peters dan Gary J Cunningham. Kelima orang wartawan umur mereka paling kecil adalah 22 tahun dan paling besar adalah 29 tahun.

Ke-lima wartawan itu meninggal setelah meliput beberapa kejadian penting di Batugade. Seperti pertempuran Fretilin dengan pasukan UDT dan UDT bersama dengan militer Indonesia melawan Fretilin di Batugade pada awal bulan Oktober 1975. Mereka pindah dari Batugade ke Balibo karena situasi di Batugade tidak memungkinkan mereka untuk bertahan karena situasi dalam keadaan perang.

Saat ini kasus tersebut telah berumur 31 tahun tetapi belum ada institusi yang bertanggungjawab. Berbagai pernyataan di media massa telah menuntut pertanggungjawaban atas militer Indonesia terhadap kasus tersebut. Lebih-lebih keluarga para korban. Muhammad Yunus Yosfiah yang disebut-sebut sebagai komandan tim Susi salah satu Sub-ranting dari Kostrad (Kopassus) pada waktu itu yang paling bertanggungjawab yang disebutkan oleh almarhum Olandino Guterres dalam kesaksiannya kepada Jill Joliffe yang ditulis dalam bukunya Balibo Five.

Tomas Goncalves salah seorang pemimpin partisan yang dulu berpihak kepada militer Indonesia dalam kesaksian kepada publik pada audensia CAVR pada bulan Desember 2003 mengatakan bahwa ia siap menjadi saksi kalau kasus kematian lima (5) orang wartawan itu dibawah ke pengadilan Internasional. Secara tidak langsung Tomas mau mengatakan kepada kita bahwa ia juga mengetahui sesungguhnya atas kematian lima (5) orang wartawan itu. Sehingga berani untuk menjadi saksi kalau kasus ini diangkat ke tingkat pengadilan internasional.

Berbicara tentang pengadilan internasional pemerintah Timor-Leste punya politik tersendiri untuk menyangkal hal itu. Seolah-olah politik pemerintah Timor-Leste tidak akan mengadakan suatu negosiasi tentang pengadilan internasional. Politik pemerintah Timor-Leste untuk saat ini adalah politik rekonsiliasi dengan para aktor masa lalu untuk menutupi apa yang sesungguhnya terjadi pada masa lampau itu. Baik itu kasus Balibo atau kasus-kasus lain yang selama ini terjadi mulai dari kehadiran militer Indonesia dari September 1975 – September 1999.

Perjuangan untuk pengadilan Internasional telah tutupi dengan politik diplomasi yang dilakoni oleh pemerintah Timor-Leste dengan berdalil pada masalah rekonsiliasi tidak membukam nurani rakyat Timor-Leste yang sungguh-sungguh berjuang untuk mencari keadilan. Keadilan yang sesungguhnya bagi rakyat Timor-Leste adalah bukan neko-neko pada dalil rekonsiliasi tetapi sesungguhnya adalah sebuah pengadilan yang fair.

Dengan krisis politik yang berpanjangan saat ini menjadi salah satu point penting kepada pemerintah Timor-Leste untuk melihat atau merefleksikan kembali rekomendasi CAVR yang salah satu pointnya adalah tuntutan keadilan bagi keluarga korban.

Pengadilan Internasional suatu saat terwujud atau tidak bagi rakyat Timor-Leste tetapi mengingatkan atau merefleksikan kembali tragedi-tragedi masa lalu itu adalah bagian dari sebuah proses perjuangan. Kasus Balibo merupakan salah satu kasus penting untuk mengajak masyarakat internasional untuk terlibat pada perjuangan rakyat yang membutuhkan keadilan melalui pengadilan internasional.


Dili, 22-Sep-06
Helio Freitas

No comments: