Thursday, July 20, 2006

Tirani Perempuan dalam

Proses Pembebasan Timor Lorosae

Timor Lorosae secara unilateral telah memproklamirkan kemerdekaannya pada tanggal 28 November 1975 lewat partai Fretilin. Sebagai presiden pertama pada saat itu adalah Francisco Xavier do Amaral. Kini ketua partai ASDT dan wakil parlemen nasional pada kabinet Fretilin sekarang. Seminggu sesudah hari kemerdekaan Timor Lorosae bangsa Indonesia mengadakan aneksasi terhadap bangsa Maubere. Yang dimulai pada tanggal 7 Desember 1975. Invasi militer Indonesia atas kemerdekaan Timor Lorosae dalam waktu yang cukup panjang. Kenangan dari kehadiran militer Indonesia di Timor Lorosae telah menciptakan problematik yang sangat mengakar. Terutama masalah akar kekerasan dan ketidakadilan dan kesenjangan sosial yang sangat tinggi. Dan juga menciptakan multi konflik yang berpanjangan di Timor Lorosae. Terutama gerakan antara pro kemerdekaan dan pro Indonesia saat ini masih menjadi salah satu agenda nasional yang masih dalam proses pembenahan.

Dalam proses perjuangan Timor Lorosae itu muncullah beberapa tokoh perempuan untuk melawan penjajah Indonesia. Kita kenal beberapa nama perempuan Timor Lorosae dalam proses pembebasan nasional. Salah satunya adalah martir Rosa Muki Bonaparte. Yang saat ini salah satu organisasi perempuan di Timor Lorosae Fokupers menyebarkan ide-idenya tentang pembebasan nasional.

Kendati demikian untuk mencapai pembebasan total Timor Lorosae saat ini masih membutuhkan perjuangan panjang. Terutama memperjuangkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan pada era kemerdekaan ini. Juga berjuang untuk membebaskan rakyat di negeri ini dari berbagai macam persoalan sosial. Yaitu pembebasan atau pemerataan ekonomi, pendidikan dan kesehatahan. Banyak orang mengatakan bahwa salah satu faktor yang menghambat perjuangan perempuan adalah masalah budaya. Seperti yang diungkapkan oleh Maria Dominggas Fernandes (Cidadaun: 02, Minggu II, Agustus 2001). Menurutnya salah satu sumber permasalahannya adalah kebudayaan patriarki yang masih mengakar kuat di tengah-tengah masyarakat Timor Lorosae. Dan juga sistem feodal sejak zaman kolonialisme Portugis yang tetap tertanam dalam kehidupan masyarakat Timor Lorosae. Selain itu konflik yang diciptakan oleh pemerintah Indonesia sejak 24 tahun di negeri ini. Konstruksi sosial gender juga memisahkan peranan perempuan dan laki-laki secara timpang dan semakin menambah ketidak-adilan terhadap kaum perempuan.


Sengketa Kekuasaan

Agak sulit bagi Pemerintahan RDTL antara memberi dan memikirkan peranan perempuan dalam keikutsertaan dalam proses pembangunan nasional Timor Lorosae. Ini bisa dilihat pada proses pembenahan Pemerintah Regim Fretilin yang sedang berjalan beberapa bulan ini ke depan. Karena langkah dan tindakan Pemerintahan RDTL (Republik Democrat Timor Leste) sekarang disandera dengan persoalan masa lalu. Sehingga agak ganjil buat pemerintah kita untuk memikirkan peranan perempuan dalam pembangunan nasional. Jadi bisa dibilang bahwa pemerintah kita masih mengadakan pertarungan antar elit politik untuk membagi-bagi kekuasaan dengan berbasis pada persoalan masa lalu. Yaitu berbasis pada siapa yang berjuang dan siap tidak sambil menentukan posisi jabatannya atau tawaran level yang diberikan kepadanya. Maka barangkali saja pemerintah kita sedang sibuk bagaimana memberi dan menempatkan tindakan yang benar pada pejuang-pejuang di masa lalu. Terutama eks Falintil dan eks klandestin yang sedang gelisah menuntut pemerintah RDTL. Terutama untuk menuntut agar Perdana Menteri Mari Alkateri dan Menteri Dalam Negeri Rogerio Tiago Lobato segera mundur dari jabatan politisnya. Demonstrasi tersebut hingga kini masih berlanjut. Belum jelas kapan para demonstran akan mengakhirinya. Tetapi kelihatannya para demonstran yang dimotori oleh CPD-RDTL tetap bersemangat untuk melakukan aksi terus.

Perempuan & Korban Pembangunan

Laki-laki tanpa perempuan ibarat bunga tanpa air. Kata-kata seperti itu bukan lagi suatu legenda. Karena antara perempuan dan laki-laki saling membutuhkan dalam proses kehidupan yang beraneka ragam. Ini memang suatu kenyataan dalam komunitas umat manusia di dunia. Akan tetapi apa yang dihadapi oleh perempuan sejak dulu hingga kini selalu dilematis. Terutama hal kesetaraan status sosial atau jabatan dalam lembaga-lembaga formal maupun non formal lainnya. Kalau mau dihitung barang kali sangat sedikit dibandingkan dengan kaum lelaki.

Kepala BPS (Badan Pusat Statistik) Indonesia Soedharti Surbakti beberapa waktu lalu mengatakan pada acara pelatihan wartawan di Cisarua Bogor bahwa Indonesia sejak 1978 sudah ada menteri urusan peranan wanita. Tetapi kenyataan yang dihadapinya sangat lain. Kendati demikian Badan Pusat Statistik akan mempublikasikan data gender pada akhir tahun ini. Untuk mengetahui secara pasti peranan perempuan dalam pembangunan nasional. Terutama untuk membuktikan 12 rujukan dari hasil konfrensi Perempuan sedunia ke 4 di Beijing pada tahun 1995 yang lalu.

Dua belas (12) bidang tersebut antara lain: Kemiskinan dan perempuan, pendidikan dan pelatihan perempuan, perempuan dan kesehatan, kekerasan terhadap perempuan, kekerasan konflik bersenjata serta perempuan dalam ekonomi. Bidang lainnya meliputi, perempuan dalam kekuasaan dan pembuat keputusan, mekanisme institusi bagi kemajuan perempuan, hak asasi perempuan. Perempuan dan media, perempuan dan lingkungan, serta kekerasan terhadap anak perempuan. (baca Pikas).

Perjuangan tentang gender mulai mengiat di Timor Lorosae sekitar tahun 1995-an. Tentu saja para aktivitas perempuan menghadapi berbagai macam tantangan. Terutama menghadapi militeristik Indonesia yang sangat refrensif. Seolah-olah suara kaum perempuan tidak didengarkan oleh lembaga-lembaga yang seharusnya memberi perlindungan kepada mereka. Kasus yang paling sadis sekitar tahun 1997 kasus pemerkosaan terhadap seorang perempuan di Ermera misalnya. Para aktivis perempuan di Timor Lorosae sulit untuk mengungkapkan kasus tersebut. Meskipun para pejuang feminis atau aktivis hak asasi lainnya sudah tahu pelakunya. Karena mengungkapkan berarti harus menanggung resiko yang sangat tinggi. Terutama bagi dirinya maupun bagi anggota keluarganya. Meskipun solidaritas untuk kasus ini sangat besar. Terutama di Indonesia dan solidaritas-solidaritas lain yang selama ini mendukung perjuangan Timor Lorosae di berbagai negara di belahan penjuru dunia yang selama ini mendukung kemerdekaan Timor Lorosae.

Beberapa bulan lalu seorang psikolog dari Malang, Indonesia menanggapi aparat keamanan mengusur paksa terhadap penduduk sipil di Surabaya. Ibu-ibu dengan gagah berani berdiri digaris depan hanya dengan mengunakan pakaian dalam dan BH untuk melawan aparat keamanan. Perlawanan ini terpaksa dilakukan oleh ibu-ibu sebagai alternatif terakhir untuk mempertahankan tempat tinggal mereka yang digusur oleh pemerintah. Ternyata aparat keamanan juga tidak peduli dengan aksi ibu-ibu yang tampil dengan pakaian seronok itu. Mereka tetap mengusurnya sesuai dengan skenario yang telah diputuskan oleh atasan mereka. Bahkan aksi para ibu-ibu menjadi salah satu obyek bagi media massa untuk diekspos secara besar-besaran. Baik di media cetak maupun media elektronik.

Tahun 1998. Pemuda dan mahasiswa dengan jaket dekil karena tiga hari tidak pulang ke rumah menghiasi halaman surat kabar dan layar televisi. Mereka menuntut Soehato turun dari jabatannya dan dibentuknya dewan rakyat sebagai penggantinya. Reformasi dengan cepat menular menjadi kata kunci penanda zaman. Di Sumatera Utara, perempuan memberi makna lain pada reformasi, menuntut pengembalian tanah yang dirampas oleh rezim Soeharto bertahun-tahun lalu. Pengambilalihan tanah terjadi dengan dukungan seluruh warga, memancing reaksi penguasa setempat. Traktor-bloduzer dikirim dengan kawalan Brimob bersenjata lengkap, seperti mau menghadapi serangan musuh yang luar biasa. Pasukan itu tertegun ketika menghadapi serombongan ibu-ibu yang pamer pantat sebagai tanda protesnya. “Kalian hanya berani melawan perempuan telanjang!” adalah pesan tak tertulis pengganti poster-poster yang biasa dijunjung dalam aksi massa. Tak ada sekolah polisi yang mengajar muridnya menghadapi situasi semacam itu. Penggusuran pun batal karena komandan tidak tahu harus memberi perintah apa kepada anak buahnya.

Kisah sukses ibu-ibu ini juga hanya sebentar dilirik oleh media yang sibuk dengan pertengkaran elite yang saling terkam berebut kuasa. Ada juga yang memuatnya di rubrik serba-serbi, mungkin karena menganggapnya hiburan unik pelepas stress di tengah kekacauan politik. Seperti tak mampu menangkap kekuatan aksi simbolik yang mempermalukan sekaligus melumpuhkan aparat, mungkin karena terbiasa dengan film action yang selalu menuntut darah dan air mata sebagai bukti keseriusan berjuang. (baca: Media Kerja Budaya, 3-8-2002).

Dari persoalan ini penulis meminjam bahasanya seorang pastor Yesuit I.Sandyawan Sumardi, SJ (koord. Tim Relawan Jakarta) dalam suatu rapat ia mengatakan bahwa perempuan di perkosa dua kali. Romo Sandyawan bersama tim relawan yang waktu menangani kerusuhan Mei 1998 di Jakarta. Pada saat itu gerakan reformasi mulai gencar di Jakarta dan di Indonesia secara keseluruhan sebelum Soeharto mundur dari tahta keprisidenan.(baca dokumentasi Tim Relawan Jakarta).

Apa yang diungkapkan oleh Romo Sandyawan memang benar adanya. Bahwa setiap kali perempuan di perkosa memang sangat dilematis untuk mengungkapkan fakta yang sebenarnya. Karena para wanita di perkosa sangat sulit untuk diungkapkan kepada publik. Karena ia sudah kehilangan martabatnya yang sangat berprinsipal. Sangat hati-hati untuk diungkapkan kepada publik. Ini bisa diperkuat dengan berbagai contoh di pengadilan yang terkait dengan kasus pemerkosaan terhadap perempuan. Karena pengadilan juga tidak gampang untuk menghadirkan para korban secara terbuka di depan publik.

Penindasan terhadap perempuan tidak sama sepanjang sejarah. Perlawanan dan perjuangan memperbaiki nasib sangat berpengaruh. Ada juga episode sejarah di mana perempuan berhasil memperbaiki posisinya, memperkuat dan melembagakan pencapaiannya. Di tahun 1920-an misalnya gerakan perempuan mulai tampil mandiri karena gerakan nasionalis cenderung didominasi laki-laki yang sibuk dengan urusan nasional dan masalah kelembagaan ditingkat pemerintahan. Konggres perempuan pertama tahun 1928 berhasil mengisi banyak kekosongan, menyatakan bahwa kolonialisme secara sistematis menyengsarakan perempuan, dan memberi watak feminin pada gerakan nasionalis. Sebuah tradisi perjuangan politik perempuan pun dimulai. Dalam episode revolusi nasional perempuan bergerak membangun dapur umum, memberi pertolongan dan pelayanan kesehatan bagi gerilyawan dan masyarakat di zona Republik. Sebagian ikut angkat senjata dalam kelompok-kelompok perlawanan melawan penjajah atau kaum kolonial.

Sekretaris Jenderal Kofi Annan juga mengakui kaum perempuan hingga kini tetap diposisi minoritas. Hal ini disampaikan lewat pesan tertulis untuk memperingati hari internasional untuk penghapusan kekekerasan terhadap perempuan pada tanggal 25 November 2002. Kaum perempuan tetap menjadi korban dari segala bentuk kekerasan di semua kawasan, negara dan kebudayaan tanpa membedakan menurut pendapatan, kelas, sosial, ras atau suku bangsa. Pernyataan Kofi Annan bisa memberi gambaran kepada kita bahwa bukan saja perempuan di Timor Lorosae yang menjadi korban kekerasan tetapi pada prinsipnya perempuan di seluruh kawasan dunia mengalami hal yang sama.

Lebih lanjut Kofi Annan juga mempunyai perhatian khusus atas perdagangan perempuan antar negara yang teroganisir. Juga adanya pemberlakukan pemberlakuan Statuta Pengadilan Pidana Internasional, yang menetapkan yurisdiksi untuk mengadili kejahatan kekerasan seksual sebagai kejahatan terhadap manusia bila dilakukan sebagai bagian dari serangan luas atau sistematis yang diarahkan kepada jumlah penduduk sipil. Kofi Annan juga mengajukan suatu laporan kepada Dewan Keamanan tentang kaum perempuan, perdamaian dan keamanan bertepatan dengan peringatan kedua dari penerapan resolusi 1325 oleh Dewan. Lebih jauh Kofi Annan mengatakan bahwa untuk mencapai kesadaran dan pengertian yang lebih tinggi mengenai kekerasan berdasarkan jender dan tindakan yang efektif untuk menghadapinya secara serius. Akan tetapi jauh lebih baik perlu dilakukan untuk mencitapkan dan mempertahankan lingkungan dimana perempuan dapat menjalankan hidupnya dengan bebas dari kutukan itu.

Apa yang digambarkan oleh Sekjen PBB Kofi Annan adalah benar adanya. Bahwa hampir di seluruh dunia perempuan selalu ‘bermasalah’. Persoalan mereka bukan diciptakan oleh kaum perempuan sendiri tetapi pada dasarnya adalah ditindas oleh trend dunia. Dan lebih dari itu adalah kaum laki-laki yang mempunyai kekuasaan. Baik kekuasaan di dalam rumah tangga sendiri maupun kekuasaan di lembaga-lembaga formal maupun non formal.

Kekerasan yang dihadapi oleh kaum perempuan bukanlah suatu gejala masa kini belaka. Sejarah kemanusiaan sangat sarat dengan peristiwa yang menampilkan bentuk kekerasan, baik itu bersifat individual maupun kolektif. Kenyataan histories menunjukkan adanya alasan untuk menyimpulkan bahwa kekerasan merupakan ungkapan dari suatu ‘potensi’ yang tersimpang pada setiap manusia, yaitu potensi dengan ‘tendensi’ untuk menjelma sebagai tingkah laku yang agresif. Hal itu rumuskan oleh Wilhelm Stern yang dikutip oleh Fuad Hassan dalam Jurnal Perempuan edisi 18. Bahwa Wilhelm Stern menjelaskan bahwa pada abad 20 memperkenalkan aliran personalisme dalam psikologi. Menurutnya potenz (potensi) adalah sebagai daya yang tersimpang secara latent dan sementara itu, tendenz (tendensi) adalah aktulisasinya yang terwujud dalam kecenderungan tingkah laku tertentu.

Korban sepanjang jaman. Perempuan yang korban tidak pernah akur pada setiap jaman. Atau berakhir pada sebuah episode-periode. Tetapi dari setiap periode catatan tentang ketidakadilan terhadap perempuan selalu muncul. Di Timor Lorosae misalnya. Jaman penjajah kolonial baik yang dilakukan oleh Portugis maupun Indonesia perempuan merupakan korban utama dari setiap tragedi di Timor Lorosae. Misalnya banyak wanita yang dipaksa untuk kawin dengan orang Portugis dan juga di dengan Tentara Indonesia. Kalau tidak maka ia akan dibunuh atau diperkosa secara sadis. Bukan saja kasus Timor Lorosae yang mendapat hal yang sama. Di Indonesia misalnya. Salah satu siswa SMA menceritakan bahwa nasibnya. Ia merupakan anak satu-satunya semata wayang dari sebuah keluarga yang kaya-raya. Ia selalu mendapat uang jajan yang cukup dari bapaknya. Karena orang tuanya sangat mencintainya. Sehingga ia minta apa saja sama orang tua pasti dikabulkannnya. Tetapi pada saat krisis moneter tahun 1997 sampai dengan saat ini keluarganya mengalami bangkrut dan utangnya sangat besar. Baik utang pada perusahaan swasta maupun utang pada negara. Karena pembayaran pajaknya sangat besar. Maka setiap hari petugas dari kantor pajak datang ke kantornya untuk menagih. Kerena keluarga ini sudah tidak mampu lagi untuk menyelesaikan maka tawaran alternatifnya adalah anak perempuannya sebagai penyelesaian atas utang orang tuanya.

Seperti yang dijelaskan diatas bahwa perempuan tidak pernah akur pada setiap jaman. Jaman dan regim bisa berganti tetapi nasib perempuan tidak pernah keluar dari multi kekerasan. Perempuan yang dulu korban saat ini tidak mendapat perhatian yang serius dari pemerintah. Mereka selalu dipihak yang minoritas. Dan tidak mendapat akses. Karena tidak mendapat kesempatan. Faktornya adalah masalah budaya patriakal. Dan masalah-masalah internal keluarga dan lingkungan dimana para perempuan itu berada. Faktor-faktor itu yang selalu menghambat perkembangan perempuan di Timor Lorosae. Maka sekarang mulai muncul gerakan feminis di Timor Lorosae merupakan suatu tantangan besar dan faktor lainnya.

Tirani perempuan dalam proses pembebasan Timor Lorosae belum mendapat tempat yang layak bagi kaum perempuan. Jadi bisa dibilang bahwa gerakan perempuan sekarang untuk melawan tindakan kekuasaan adalah bagian dari hak dan martabatnya. Karena tidak ada lagi satu regim atau birokrasipun untuk menyelesaikan masalah mereka. Hanya dengan melawan kekuasaan atau birokrasi yang tidak mendengar suara perempuan maka alternatif terakhirnya adalah LAWAN. Hanya dengan melawan kita bisa mencapai tujuan kita yang paling mulia.

Tapi catatan penting bagi kaum aktivis gender adalah jangan melihat pada persamaan hak. Yaitu hak dan kesetaraan dalam status sosial. Tetapi lebih dari itu adalah entah laki-laki atau perempuan lebih baik kita bicara tentang masalah kemampuan atau kapasitas kita untuk mendobrak kekuasaan yang tidak adil. Tuntutan ketidakadilan bukan saja harus dilakukan oleh kaum perempuan tetapi pada intinya adalah antara kaum perempuan dan laki-laki harus bersama-sama untuk melakukan gerakan melawan ketidakadilan yang selama ini menindas hak asasi dan martabat kaum perempuan oleh birokrasi dan pemerintahan.


Helio Freitas

Reference:
1. Cidadaun (02, Minggu II, Agustus 2001)
2. Vedi R. Hadiz (Politik Pembebasan)
3. Sekjen PBB: Kofi Annan (25 Nopember pada hari Anti Kekerasan Terhadap Diskriminasi Perempuan)
4. Jurnal Perempuan (edisi 18-2002)
5. Media Kerja Budaya (3-8-2002)

No comments: