Thursday, July 20, 2006

PENDUDUKAN INDONESIA SECARA ILEGAL DI TIMOR LESTE

BAB I
LATAR BELAKANG

Ketika Revolusi Bunga mulai meletus di Portugal, Timor Leste pun mendapat getahnya. Pada 25 April 1974 Gerakan Angkatan Bersenjata Portugis yang dikenal dengan (AFM) berhasil mengulingkan pemerintahan diktator Salazar Caetano di Portugal. Gerakan pengulingan regim Caetano di Portugal ini memberi suatu harapan baru bagi masa depan Timor Leste. Selain itu memberi kemerdekaan bagi negara-negara koloni lainnya. Seperti di Mozambique. Perayaan Kemerdekaan Mozambique juga dihadari oleh dua orang tokoh Fretilin . Yaitu Francisco Xavier do Amaral sebagai ketua Fretilin dan Mari Alkateri sebagai anggota Comite Central Fretilin.

Sebuah gerakan bersenjata yang dipimpin oleh seorang jendral bernama Antonio de Spinola memandang perlu adanya otonomi bagi daerah koloni Portugis. Konsep otonomi waktu itu lebih diarahkan kepada suatu kemerdekaan bagi negera yang bersangkutan. Terutama negara-negara yang selama ini menjadi koloni Portugis.

Berakhirnya kekuasaan regim Caetano di Portugis memberi suatu harapan baru bagi daerah koloni Portugis di seluruh dunia. Salah satunya adalah Timor Leste. Para kaum intelektual Timor Leste menanggapi keruntuhan regim Caetano dengan mendirikan beberapa partai politik di Timor Leste waktu itu. Kita ketahui bahwa partai yang lahir waktu itu adalah Apodeti, Fretilin, UDT, Travalista dan Kota.

Ketika partai politik mulai berkembang di Timor Leste, pemerintah Jakarta punya kepentingan besar untuk ikut ‘mengantur’. Kepentingan Indonesia lewat partai politik tertentu di Timor Leste kala itu. Partai Politik yang waktu itu mengadakan tawar-menawar atau punya gaung baik dengan Indonesia pada waktu itu adalah partai UDT (Unioan Demokrati Timor) dan partai Apodeti.

Tapi jauh sebelum regim Caetano di Portugal runtuh Indonesia sudah punya rencana untuk merebut Timor Leste. Menurut laporan PBB 1962 tentang Timor Timur tercatat adanya ‘Biro Pembebasan Republik Timor’ di Jakarta. Sekitar bulan Mei-Juni 1963, biro tersebut menyatakan telah mendirikan sebuah pemerintahan dengan 12 Menteri di Batugade, Timor Timur. Jakarta meminta kepada negara-negara lain untuk mendukungnya.

Selain usaha Indonesia mengadakan Biro Pembebasan Republik Timor di Jakarta, Indonesia juga mengirim 14 perwira militer ke Timor Timur sebelum pemberontakan pada tahun 1959 di daerah Selatan Timor Leste. Seperti di Viqueque, Watucarbau dan Watulari. Diperkirakan lebih dari seratus orang meninggal pada peristiwa itu.

Kehadiran 14 perwira militer yang semuanya berasal dari Sulawasi Selatan berpura-pura minta suaka politk di Timor Leste. Dan pemerintah Portugal yang waktu itu berkuasa di negeri ini menyetujui para peminta suaka itu. Sehingga sepuluh orang ditempatkan di Baucau sementara sisanya ditempatkan di daerah Viqueque dan sekitarnya. Keempat belas orang itu datang ke Timor Leste berpura-pura punya masalah serius dengan Pemerintah Jakarta. Yaitu terlibat dalam suatu pemberontakan 1958 di Indonesia menentang Pemerintahan Pusat di Jakarta.

Salah seorang yang punya hubungan baik dengan ke-14 perwira militer dari Indonesia itu mengatakan bahwa ‘kami tidak punya hubungan baik dengan pemerintah pusat. Tetapi kami ingin, dan menghendaki agar adanya penyatuan Timor Timur dengan Timor Barat. Yaitu suatu integrasi antara Timor Timur dengan Timor Barat. Karena kami punya ikatan nenek-moyang – kami tidak punya batas apapun sebelum Portugis menjajah Timor Timur.

Kalau dilihat secara cermat ada kaitan antara pemberontakan 1958 di Indonesia dengan pemberontakan 1959 di Timor Leste. Setelah 14 perwira militer itu masuk ke Timor Leste dan diterima oleh pemerintah Portugis dan ditempat di daerah Timor dan Selatan mulai adanya diskusi-diskusi politik untuk menentang kedudukan Portugis di Timor Leste.

Dari berbagai dokumen mengatakan bahwa pemberontakan pada tahun 1959 pemerintah Jakarta sangat berperan dan ikut mengorganisir. Ada fakta mengatakan bahwa pemberontakan pada tahun 1959 itu di bantu oleh konsulat Indonesia di Dili-Kupang dengan bantuan senjata. Pernyataan ini adanya pengakuan dari Jose Martins pemimpin Partai Apodeti mengatakan bahwa para pengungsi telah disponsori oleh pemerintah Indonesia lewat konsul di Dili. Pemerintah Indonesia juga mendapat dukungan dari orang Timor Timur dengan cara menyuap. Dokumen itu ditulis sendiri oleh Jose Martins dan dokumen tersebut sudah ada ditangan Sekjen PBB pada 23 Maret 1976.

Kenyataan keterlibatan Indonesia dan kepentingan wilayah Timor Leste yang waktu itu kedaulatannya masih di tangan pemerintah Portugal, Indonesia bertekad bulat membangun sebuah ‘pemerintah’ di Timor Leste pada tahun 1963.

Namun pemerintahan lokal yang dibangun oleh Pemerintah Jakarta di dalam wilayah Timor Leste waktu itu mengalami kemunduran. Karena di Indonesia sendiri menghadapi berbagai masalah internal. Salah satu memori yang dampaknya paling besar bagi kelangsungan bangsa Indonesia adalah Gerakan 30 September 1965. Yaitu sejumlah perwira militer muda merebut kekuasaan dari tangan presiden Soekarno. Karena waktu itu Soekarno hubungannya lebih dekat dengan blok barat yang beraliran komunis. Pemberontakan G 30 September 1965 itu dipimpin langsung oleh mantan presiden Indonesia Soeharto. Waktu itu berpangkat sebagai seorang letnan jenderal.

Pemberontakan G 30 September 1965 itu sendiri memakan korban lebih dari 600.000 jiwa. Sementara orang-orang yang terlibat dalam Gerakan itu dan masih hidup dipenjarakan seumur hidup. Dan banyak sekali yang dibuang keluar negeri dengan alasan tugas negara atau studi. Ketika reformasi di Indonesia pada tahun 1998 kedoknya mulai dibuka. Para tahanan mulai bebas untuk bicara sesungguhnya apa terjadi pada masa lampau. Para eks tapol juga banyak yang menulis buku putih untuk membela diri. Termasuk Soeharto juga punya putih untuk membela diri.


BAB II
Pembahasan Masalah

A. OPERASI INTELEGEN INDONESIA

Penulisan paper ini difokuskan tentang pendudukan Indonesia selama di Timor Leste. Yaitu mulai dari Invasi 7 Desember 1975 sampai dengan pasca refrendum. Tetapi adalah beberapa masalah yang penulis masukkan dalam paper ini sebelum jauh sebelum Indonesia mengadakan invansi pada tanggal 7 Desember 1975. Seperti pembentukan partai politik pasca reruntuhan regim diktator Salazar Caitano di Portugal pada tanggal 25 April 1974.

Jauh sebelum 7 Desember 1975 Indonesia sudah punya misi khusus di Timor Leste. Romaldo Luis Mendoca ketika penulis wawancara sendiri beberapa waktu lalu di Aileu mengatakan bahwa salah seorang intelegen Indonesia sekitar tahun 1970-an menjual rokok di Aileu. Penjual rokok itu ketika jaman Indonesia menjadi salah satu anggota DPRD Tingkat I Timor Timur. Waktu itu Romaldo Luis Mendoca sendiri juga sebagai anggota DPRD Tingkat I Timor Timur. Si penjual rokok kemudian menjadi anggota DPRD waktu itu mengatakan kepada Romaldo Luis Mendonca bahwa saya sering melihat Bapak di Aileu terutama di Mercado atau pasar di Aileu. Pengakuan si penjual rokok itu kepada Romaldo Luis Mendoca ketika mereka sama-sama di anggota DPRD Tingkat I Timur Timur ketika kekuasaan pemerintah Indonesia.

Romaldo Luis mendengar pernyataan itu dari teman sesama anggota DPRD waktu itu terheran-heran. Lebih lanjut Romaldo mengatakan bahwa berarti operasi intelegen Indonesia masuk ke Timor Leste sekitar tahun 1970-an setelah biro Pembebasan Republik Timor gagal karena adanya kudeta di dalam negeri sendiri. Yang tadi sudah dijelaskan diatas tentang Gerakan 30 September 1965.

Penjual Rokok di Aileu yang dipaparkan oleh Romaldo Luis Mendoca adalah bagian dari operasi intelegen. Juga dikenal dengan operasi Komodo. Cerita yang mirip dari pengakuan si penjual rokok juga banyak terjadi di seluruh pesolok Timor Leste lainnya. Mereka (intelegen Indonesia) masuk sebagai pedagang berkeliaran di seluruh Timor Leste waktu itu. Seperti pengakuan salah satu nara sumber dari Suai juga mengatakan hal yang sama. Antara orang Suai dan Timor Barat sering kali saling berkunjung. Mereka kelihatannya sangat akrab. Baik sebagai penjual rokok maupun sebagai penjual pakaian waktu itu. Mereka masuk dengan mengunakan pakaian sarung (kabala lipa). Dan banyak diantara mereka yang tidak memakai sandal atau sepatu. Rata-rata pada umumnya mereka tidak memakai alas kaki. Cara hidup mereka disesuaikan dengan adat istiadat masyarakat setempat. Baik itu budaya maupun bahasa yang biasa dipakai oleh masyarakat yaitu bahasa Tetun. Lebih-lebih hidup dan kebiasaan hidup mereka disesuiakan dengan masyarakat Timor khususnya dari sektor barat.

Salah satu bukti yang paling nyata adalah kunjungan Gubernur Nusa Tenggara Timur, El Tari ke Dili selama beberapa hari. Yaitu dari 28 Februari – 2 Maret 1974. Hal itu disambut dengan baik masyarakat Timor Leste yang selama ini punya hubungan baik dengan Indonesia. Kunjungan tersebut dianggap sebagai lintasan baru dalam sejaran Timor Leste.



B. PEMBENTUKAN PARTAI POLITIK

Ketika regim diktator Caetano jatuh di Portugal pada 25 April 1974 partai politik mulai muncul di Timor Leste. Pembentukan partai politik di Timor Leste waktu itu didorong oleh pemerintah Portugis. Salah satu buktinya mendorong partai UDT-Fretilin untuk berkoalisi. Salah satu program yang ditawarkan oleh pemerintah Portugis lewat koalisi kedua partai politik adalah otonomi transisi menuju kemeridekaan Timor Leste di kemudian hari. Jangka waktu otonomi transisi yang ditawarkan oleh Portugal waktu itu adalah tiga tahun.

Koalisi kedua partai ini membuat partai lain semakin terpojok. Terutama partai Apodeti. Indonesia merasa kepentingan di Timor Leste semakin tersisih. Namun Indonesia tetap mempunyai usaha lain untuk membuat strategi yang lain. Salah satunya adalah mengundang Francisco Lopes da Cruz dan Mauzinho untuk datang ke Jakarta. Ketika sampai di Jakarta kedua orang ini ditunjukan peralatan militer oleh pemerintah Jakarta. Lopes dan Cruz dan Mauzinho menelan luda setelah melihat peralatan militer Jakarta.

Ketika kedua orang ini kembali dari Jakarta, partai UDT langsung keluar dari Koalisi dengan Fretilin. Seolah-olah UDT-Fretilin adalah lawan politik. Kenyataan ini didorong oleh kepentingan Indonesia waktu itu. Indonesia secara perlahan-lahan mendorong UDT untuk melawan Fretilin. Salah satunya adalah kampanya isu komunis kepada dunia. Pada tanggal 20 September 1974, UDT melakukan mendemonstrasi Fretilin di depan Konsulat Indonesia di Dili. Dan saat itu juga, UDT mulai adanya tanda-tanda untuk berhubungan dengan partai Apodeti. Karena Partai Apodeti punya hubungan baik dengan Indonesia sejak awal. Bahwa Fretilin adalah salah satu kelompok Komunis yang berbasis di Asia Tenggara. Dan tentu saja sangat mengganggu kepentingan negara-negara besar yang punya hubungan baik dengan Indonesia. Karena secara geografis Timor Leste berbatasan langsung dengan Indonesia baik darat, laut dan udara. Karena akan mengganggu stabilitas hubungan diplomatik negara-negara yang bersahabat dengan Indonesia.

Ide UDT yang semula sebagai revolusioner dan berjiwa patriot idepedensia tiba-tiba menjadi berubah. Jiwa revolusionernya hilang. Mereka ingin menjadi teman baik Jakarta dengan berbagai tawaran dan negosiasi. Tentu saja Jakarta ikut berperan dibalik keluarnya UDT berkoalisi dengan Fretilin waktu itu. Kunjungan UDT ke Indonesia sebagai salah satu usaha untuk menyakinkan Indonesia bahwa Timor Lorosae tidak berkeinginan sebagai negara komunis.

C. KUDETA PARTAI UDT

Jauh sebelum partai UDT melakukan Kudeta di Dili dan beberapa daerah lainnya pada 11 Agustus 1975 Indonesia ikut campur dalam merekayasa situasi politik di Timor Leste. Salah satu buktinya pada bulan November 1974 sekitar 300 orang dari partai Apodeti dan UDT melakukan latihan militer di Kabupaten Belu. Para pemuda yang latihan militer di sana dipimpin oleh Thomas Goncalves seorang pemimpin Apodeti.

Konflik partai antara UDT-Fretilin banyak orang menilai seolah-olah konflik internal untuk merebut kekuasaan di Timor Leste pasca kolonial Portugis. Akan tetapi pada dasarnya pihak Indonesia dan Portugal ikut campur dalam pertingkaian konflik itu. Di satu sisi Portugal memberi senjata kepada UDT disamping itu Portugal juga memberi senjata kepada partai Fretilin. Dari berbagai dokumen yang ada, Portugal berkeinginan untuk menciptakan konflik di Timor Leste pasca keruntuhan regim Caetano di Portugal. Atau ketika kekuasaan mereka berakhir di Timor Leste. Maka pilihan Portugal waktu itu mengadakan koloborasi dengan Indonesia. Karena secara geografis Indonesia sangat dengan Timor Leste. Sehingga mengadakan intervensi ke Timor Leste sangat mudah. Bahkan intervensi tersebut sudah dapat dipastikan bahwa intervensi tertutup agar tidak dapat diketahui oleh dunia luar.

D. FRETILIN KONTRA COUP (Kontra Golpe)

Kudete UDT segera dilawan oleh Fretilin. Senjata yang dipakai oleh kedua partai politik untuk saling bertempur semuanya adalah senjata peninggalan kolonial Portugis. Seperti yang telah dijelaskan oleh Rafael Nacimento diatas. Pertempuran antara UDT dan Fretilin dimenangkan oleh Fretilin. Ketika UDT kalah dalam pertempuran itu, para pemimpin UDT melarikan diri semua ke arah barat. Seluruh wilayah Timor Lorosae khususnya pada sektor Timur dan Selatan dikuasai oleh Fretilin. Para elit UDT meninggalkan Timor Lorosae mereka melarikan diri ke Timor Barat. Sementara itu banyak pendukung UDT yang berbelot dan mendukung Fretilin.

Kekalahan UDT membuat Indonesia berpeluang besar untuk segera mencaplok Timor Leste. Ketika elit UDT mulai meninggalkan Dili dan melarikan diri ke Timor Barat, disambut baik oleh pemerintah Indonesia. Sementara sisa-sisa UDT dan Apodeti yang tidak sempat melarikan diri ke Timor Barat segera ditahan oleh Fretilin. Mereka yang ditahan oleh Fretilin dimasukan pada salah satu Gudang peninggalan Portugis di daerah Aileu. Para tahanan dari partai UDT dan Apodeti dan partai lain di tahan oleh Fretilin di Aileu sekitar pertengahan bulan Agustus 1975. Kriteria penangkapan tidak jelas. Tapi rata-rata para tahanan adalah partisipan UDT dan Apodeti yang bersemberangan politiknya dengan partai Fretilin. Selama dalam tahanan Fretilin di Aileu dipaksa bekerja pada sebuah perkebunan yang diorganisir oleh (CCF) Comite Central Fretilin.

Elit politik UDT dan Apodeti yang melarikan diri ke Timor Barat segera dipersenjatai oleh pemerintah Indonesia. Salah satu pemimpin UDT Rui Lopes mengatakan bahwa ketika kami (UDT) kalah dari Fretilin kami segera melarikan diri ke Timor Barat. Terutama kami ketemu sama militer Indonesia di Batugade. Di Batugade-lah kami mengadakan rapat sekitar bulan September 1975 dengan militer Indonesia tentang rencana penyerbuan terhadap pembebasan kota Dili. Kami juga segera dilatih oleh militer Indonesia dan segera diberi senjata.

E. Proklamasi Kemerdekaan RDTL 28 November 1975

Aktivitas politik warga Timor Leste terpisah. Keterpisahan aktivitas politik pada satu kepentingan yang sama namun terletak pada kepentingan yang berbeda. Yaitu antara pro dan kontra untuk merebut kekuasaan di Timor Leste kala itu. Ketika Fretilin yang berkuasa di Timor Leste waktu itu segera mengadakan proklamasi kemerdekaan Republik Demokratik Timor Leste pada 28 November 1975. Sementara lawan politiknya Fretilin di Timor Barat sedang membuat rencana bersama militer Indonesia untuk segera menginvasi Timor Leste.

Banyak pengakuan dari elit politik Fretilin sesudah kemerdekaan Timor Leste mengatakan bahwa, ketika proklamasi kemerdekaan Timor Leste pada 28 November 1975 musuh Fretilin sedang berada di Atabae. Yaitu para pelarian politik UDT dan Apodeti yang bergabung dengan Indonesia mereka telah menguasai sub distrik Atabae. Dan bersiap-siap untuk mengadakan serangan ke kota Dili sebagai pusat pemerintahan Timor Leste waktu itu. Seharusnya proklamasi kemerdekaan RDTL bukan pada 28 November 1975. Seharusnya membutuhkan waktu untuk mempersiapkan segala sesuatu dalam rangka proklamasi kemerdekaan. Kenyataannya Mari Alkatiri bersama dengan teman-temannya membuat Konstitusi RDTL selama tiga (3) hari saja. Dan isi konstitusi tersebut tidak sempat didiskusikan kepada anggota komite sentral Fretilin lainnya. Karena situasi waktu itu tidak memungkinkan untuk mempersiapkan konstitusi RDTL. Sementara anggota komite sentral Fretilin lainnya dipaksa untuk menyetujui konstitusi tersebut.

Proklamasi kemerdekaan itu sebagai salah satu bukti kepada dunia bahwa Timor Leste telah menjadi salah satu negara baru diabad itu. Salah satu tujuannya agar negera Timor Leste tidak boleh dijajah lagi oleh bangsa mana pun. Termasuk negara tentangga yang paling dekat dengan Timor Leste seperti Indonesia dan Australia. Termasuk Portugal pun tidak ada tempat lain untuk menjajah kembali negara RDTL.

Berbagai dokumen Indonesia mengatakan bahwa partai Fretilin secara sepihak memproklamirkan kemerdekaan negara RDTL secara unilateral. Tuduhan baik dari Indonesia maupun dari partai politik yang berseberangan politik dengan Fretilin mengatakan bahwa proklamasi kemerdekaan negara RDTL itu tidak sah, karena tidak disetujui oleh semua partai politik.

F. Deklarasi Balibo

Dua hari sesudah proklamasi Kemerdekaan RDTL (Republik Demokratic Timor Leste) lawan politik Fretilin yang terdiri dari empat partai politik segera mengkounternya. Kounter yang mereka lakukan di kenal dengan DEKLARASI BALIBO. Deklarasi tersebut di selenggarakan di sub distrik Balibo distrik Bobonaro pada 30 November 1975. Dua hari sesudah Proklamasi Kemerdekaan RDTL oleh Fretilin dengan terpilih Francisco Xavier do Amaral sebagai Presiden pertama RDTL. Dan Nicolau Lobato sebagai Perdana Menteri. Kabinet pertama negara RDTL itu terdiri dari 12 menteri dan 2 orang wakil menteri.

Pada bagian awal naskah, proklamasi integrasi sebagai berikut:
“Kami rakyat Timor Timur dan daerah-daerah bahwa hanya dalam hal ini diwakili oleh Apodeti (Associacao Popular Democratica de Timor), UDT (Unioa Democratica de Timorense, Kota (Klibur Oan Timor Asswain) dan Trabalista setelah mengadakan analisa dengan seksama, menyesalkan proklamasi sepihak Fretilin yang dituangkan menjadi “Proklamasi Kemerdekaan” atas wilayah Timor Portugis, sedangkan sikap demikian itu, nampaknya disetujui oleh Pemerintah Portugal dan hasil dari fakta ini sama sekali bertentangan dengan kepentingan-kepentingan rakyat Timor Timur.

Pada bagian akhir naskah proklamasi Integrasi sebagai berikut:
Merasa bahwa karena tindakan kaum kolonialis Portugal dan Belanda yang hampir selema 500 tahun memisahkkan hubungan darah, hubungan persaudaraan dan etnis moral dan kebudayaan dengan rakyat Indonesia dari Pulau Timor. Melihat bahwa saat ini harus dianggap sebagai kesempatan yang baik untuk membangun kembali ikatan-ikatan tradisional yang kuat dengan Bangsa Indonesia.

Atas nama Allah Yang Maha Kuasa dan berdasarkan alasan yang dikemukakan tadi kami dengan khikmat menyatakan integrasi dari seluruh wilayah koloni Portugis dengan bangsa Indonesia dan proklamasi ini merupakan pernyataan paling tinggi dari perasaan-perasaan rakyat Timor Portugis.
Sesuai dengan isi proklamasi integrasi ini, maka Pemerintah Indonesia diminta untuk mengambil langkah-langkah yang perlu guna/untuk melindungi kehidupan yang sekarang merasa dirinya sebagai bagian dari rakyat Indonesia yang sedang hidup di bawah teror dan praktek-praktek facist dari Fretilin yang direstui oleh Pemerintah Portugais.

Naskah proklamasi Integrasi itu sendiri ditanda tangani oleh Gulherme Maria Gonsalves ketua presedium dan Alexandrino Borroocue anggota presedium atas nama partai Apodeti, Francisco Lopes da Cruz Presiden dan Domingos Oliveira Sekretaris Jenderal atas nama partai UDT, Jose Martins Presiden atas nama partai Kota dan Domingos C. Pereira anggota pimpinan atas nama partai Trabalista.

Ketika jaman reformasi di Indonesia pada tahun 1998 naskah Deklarasi Balibo diperdebatkan. Kalah itu juga banyak pelaku dan saksi sejarah mulai membuka mulut atas peristiwa yang sebenarnya bertepatan dengan Deklarasi Balibo. Pada dasarnya banyak yang mengatakan bahwa naskah Deklarasi Balibo itu di buat pada salah satu Hotel di Bali, atas rekayasa pemerintah Jakarta. Sesudah naskah proklamasi itu selesai baru dibacakan di Balibo.

Anehnya peristiwa yang dianggap sangat bersejarah bagi kepentingan politik Indonesia itu tidak diliput oleh wartawan dari Indonesia. Ketika itu ada empat wartawan dari Indonesia berada di dekat Balibo tetapi mereka tidak mengadakan liputan atas peristiwa itu. Dari pengakuan Hendro Subroto wartawan TVRI dan penulis buku Saksi Mata Perjuangan Integrasi Timor Timur. Ini bisa disimpulkan bahwa Deklarasi Balibo itu adalah rekayasa militer Indonesia atas perintah pemerintah pusat dari Jakarta. Sementara proklamasi kemerdekaan RDTL pada 28 November 1975 itu banyak sekali wartawan asing yang meliputnya. Kata Francisco Xavier do Amaral. Ini salah satu argumen yang tidak masuk akal. Maka bisa disimpulkan bahwa deklarasi Balibo adalah manipulasi dan propaganda Jakarta untuk segera mencaplok Timor Leste sebagai negara berdaulat.

G. Invasi 7 Desember 1975

Umur kemerdekaan negara RDTL sangat pendek. Yaitu hanya satu minggu berkuasa atas pemerintahan baru dibawah pimpinan Francisco Xavier do Amaral. Minggu dini hari, 7 Desember 1975 militer Indonesia segera melancarkan serangan terhadap kota Dili.

Invasi terhadap kota Dili banyak orang yang meninggal waktu itu. Sampai dengan sekarang tidak jelas berapa orang tewas dalam invasi 7 Desember 1975 itu. Dari fase ini Timor Leste mulai masuk pada masa-masa kalam. Pada masa kolonial Portugis masyarakat dibodohi dengan berbagai macam kepentingan kolonial dan kehadiran Indonesia melengkapi penderitaan rakyat dengan berbagai pola. Baik itu pembunuhan, penyiksaan, penghilangan secara paksa dan pemerkosaan terhadap wanita dan anak-anak dibawah umur.

Ketika 7 Desember saya berada diatas kapal bersama Manuel Carrascalao. Kami melihat TNI mulai menjarah harta benda masyarakat Timor Leste. Saya dengan Manuel Carracalao sempat kaget melihat kenyataan ini. Katanya mereka datang untuk membantu kita tetapi malah merampok dan membunuh masyarakat yang tidak berdosa. Ketika kami sampai di Baucau pun kami masih menyaksikan tindakan TNI yang tidak bisa terpikirkan sebelumnya. Waktu itu hampir saja kami bentrok dengan TNI di Baucau. Karena kedatangan mereka bukan untuk membantu masyarakat tetapi justru menghancurkan harapan masyarakat Timor Leste yang waktu itu berkeinginan untuk bergabung dengan Indonesia.

Sekitar bulan Desember 1975 di daerah Besi Lau Nanggala dari Group Magelang menembak rakyat lebih dari 20 orang yang waktu itu mereka telah menaikan kain putih sebagai tanda menyerah ke tangan Indonesia-TNI. Tetapi mereka disuruh berbaris pada sebuah jurang lalu mereka ditembak secara buta oleh TNI. Olandino Guterres juga sebagai saksi mata atas pembunuhan 5 wartawan Australia oleh TNI di Balibo pada tanggal 16 Oktober 1975.

Sepanjang sejarah pendudukan Indonesia di Timor Lorosae tidak bisa menghitung berapa pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang telah terjadi. Seperti kasus di Gunung Matebian. Tidak jelas berapa jiwa rakyat tidak berdosa yang meninggal di sana sekitar tahun 1979. Selain kasus Matebian kasus seperti di Aitana, Dolog, Besusu, Alas, Zumalai dan berbagai tempat lainnya di seluruh wilayah Timor Leste.

Kasus yang paling membuat pusing Indonesia adalah 12 November 1991 di kota Dili. Korban yang meninggal pada kasus Santa Cruz, 12-11-1991 angkanya beragam menurut versi masing-masing. Baik versi dari pemerintah Indonesia, Gereja dan juga lembaga hak asasi lainnya. Termasuk amnesty internasional. Mula-mula pemerintah Indonesia mengakui bahwa korban yang meninggal pada saat itu hanya 3-5 orang. Setelah pembentukan Komisi Penyelidikan Nasional (KPN) oleh mantan presiden Soeharto mengumumkan bahwa korban yang meninggal pada saat itu adalah 50 orang. Tetapi menurut laporan dari salah satu lembaga internasional mengatakan bahwa korban yang meninggal pada kasus Santa Cruz adalah 271 orang.

Dalam suatu wawancara penulis dengan seorang korban yang waktu itu ikut dalam demonstrasi 12-11-1991 mengatakan bahwa ketika mereka menangkap saya dan melemparkan saya ke dalam mobil tidak lama kemudian mereka mulai menaikan teman-teman saya yang telah meninggal di dalam mobil yang saya naik. Salah seorang bapak yang waktu itu masih sempat berbicara dan meminta air kepada saya, dan TNI mendengar pembicaraannya, kepalanya langsung digorok pakai sangkur. Seketika itu, orang tua itu langsung tewas dan mengakhiri nafasnya.

Penangkapan, penahanan dan pembunuhan yang dilakukan oleh militer Indonesia selama di Timor Leste banyak kasus yang tidak pernah diproses lewat pengadilan. Para tahanan tidak pernah didampingi oleh pengacara atau kuasa hukumnya. Seperti penahanan di Kodim, Koramil, Polisi dan pos-pos militer lainnya yang waktu itu bertugas di Timor Leste. Warga politik Timor Leste mendapat pelayanan dibidan hukum baru pada kasus Santa Cruz, 12 November 1991. Pada saat itu TNI langsung menangkap orang-orang yang dicurigai atau aktor dibelakang demontrasi Santa Cruz 12 November 1991 itu. Mereka inilah yang baru mendapat jasa pelayanan hukum atau pengacara dari lembaga bantuan hukum dari Jakarta.

BAB III
A. Kerangka Teori

Apa yang penulis gambarkan diatas adalah fakta. Di lain pihak adanya ‘pembenaran’ atas intervensi militer yang dilakukan oleh Indonesia. Seperti yang dikatakan oleh Paul Talyor. The use of force (penggunaan kekuatan senjata) . Karena adanya konflik yang terjadi diwilayah ini. Dan membentuk militer khusus atau semacam kontigen militer untuk berpihak secara netral. Tetapi sayangnya intervensi itu bukan atas dasar misi kemanusiaan. Tetapi justru mengadakan suatu intervensi yang mempunyai unsur mewakili kepentingan sendiri dan ingin menguasai dan memiliki. Dan tentu saja sangat bertentangan dengan teorinya Peter Wallensteen yang salah satunya point mengatakan: Penerapan prinsip interest of the local population (kepentingan penduduk setempat) yaitu intervensi asing untuk melindungi kepentingan penduduk local yang sedang mengalami teror, bahaya kelaparan, penyiksaan, dan ancaman ethnic cleancing (pembersih etnis) dari kekuatan-kekuatan tertentu.

Kenyataan yang terjadi adalah justru militer Indonesia melakukan apa yang digariskan oleh Peter Wallensteen. Bahwa tujuan untuk melindungi kepentingan pendudukn lokal tetapi kenyataannya adalah justru mereka datang untuk menguasai dan sekaligus ingin memeliki pulau ini. Dan kepentingan penduduk lokal yang dimaksud oleh Peter Wallensteen hampir tidak ada.

Opini yang berkembang ketika pendudukan militer Indonesia di Timor Leste tujuannya adalah untuk mencegah perang saudara. Karena selama ini perkembangan informasi yang dikonsumsikan oleh masyarakat Internasional adalah Timor Leste sesudah pasca kolonial terjadi perang saudara. Pernyataan ini sesuai dengan pendapatnya Peter Wallensteen yang mengatakan bahwa: Pemberlakuan prinsip preventing a civil war (pencegahan perang saudara), yakni pembenaran intervensi atas pertimbangan bahwa kehadiran kekuatan asing dapat mencegah terjadinya perang saudara di wilayah tertentu.

Tetapi kenyataannya lain. Kedatangan militer Indonesia ke Timor Leste bukan untuk mencegah tetapi justru berpihak pada salah satu kelompok. Tetapi memanfaat konflik itu menjadi kepentingan terselebung. Praktek Militer Indonesia selama 24 tahun di Timor Leste hampir tidak ada kalau misi mereka adalah mencegah. Tetapi justru mengadakan perang secara terbuka dengan penduduk lokal di Timor Leste.

B. Intervensi atas Intervensi

Timor Leste mempunyai sebuah sejarah yang unik dari bangsa-bangsa lain di dunia. Kolonialis Portugal mengadakan suatu intervensi gelap yang akhirnya menguasai perekonomian Timor Leste secara menyeluruh selama 450 tahun. Ketika regim Salazar Caetano runtuh pada 25 April 1975 Timor Leste segera mendapat fase baru untuk keluar dari kekuasaan Portugis. Tetapi sebelum Portugis keluar dari Timor Leste terjadi diplomasi diluar pengetahuan orang Timor Leste atas masa depan bangsanya sendiri. Maka ketika Portugis sedang berlabuh di pulau Atauro militer Indonesia segera mengadakan intervensi militer terhadap Timor Leste. Intervensi militer Indonesia di kecam oleh komunitas internasional dan lembaga-lembaga hak asasi di dunia lainnya. Tetapi Indonesia tidak pernah mengubrisnya. Justru Indonesia beranggapan bahwa Timor Leste secara resmi kembali kepada ibu pertiwi Republik Indonesia. Seolah-olah Timor Leste pernah menjadi satu bagian dari Indonesia. Sebelum kekuasaan Portugis.

Sejarah mencatat tentang perilaku tindakan militer Indonesia dengan berbagai macam metodologi. Entah dengan sastra, puisi, sejarah dan gaya jurnalis menurut misi dan visi setiap media itu sendiri. Pelanggaran HAM yang diwariskan oleh militer Indonesia di Timor Leste segera ditanggapi secara serius oleh komuitas Internasional yang selama ini mempunyai perhatian khusus kepada masa depan bangsa Timor Leste. Maka berbagai diplomasi pun segera di gelar. Baik di Timor Leste sendiri, maupun di Indonesia. Bahkan di luar negeri seperti di Inggris, Portugal, Amerika Serikat dan negara-negara lainnya untuk membahas masa depan Timor Leste.

Hasil perundingan di tingkat Internasional dan gerakan resistensi Timor Leste sendiri akhirnya memaksa Indonesia untuk segera menyelesaikan masalah Timor Leste. Maka tekanan dan intervensi pun segera berbalik kepada Indonesia. Fakta yang ada Indonesia pun menyetujui refrendum untuk menyelesaikan masa depan Timor Leste secara terbuka. Maka diadakan refrendum pada 30 Agustus 1999. Tapi jauh sebelum mengadakan refrendum intervensi dari pihak internasional pun segera mengalir ke Timor Leste. Seperti UNAMET yang datang pada tanggal 10 Juni 1999 untuk mempersiapkan Refrendum bagi Timor Leste. Kedatangan UNAMET merupakan salah satu intervensi politik kemanusiaan yang untuk membantu proses masa depan Tirmor Leste.

BAB IV
KESIMPULAN

Selama pendudukan militer Indonesia di Timor Leste membatasi ruang gerak bagi setiap orang. Pembatasan yang diterapkan oleh militer Indonesia selama di Timor Leste adalah berbagai macam cara. Yaitu membatasi kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi, kebebasan politik dan lain sebagainya. Pada hakekatnya bahwa masyarakat Timor Lorosae ketika pendudukan Indonesia benar-benar dibungkam haknya secara politik.

Namun pada akhirnya Pemerintah Indonesia lewat Parlamen (DPR/MPR) mengeluarkan suatu penetapan TAP MRP. Dulu pada tahun 1976 juga pemerintah Indonesia mengeluarkan suatu TAP MRP untuk menetapkan Integrasi Timor Timur ke Indonesia. Namun pada akhirnya juga MPR Jakarta terpaksa mengeluarkan suatu TAP MPR untuk mengakui hasil Jajak Pendapat yang dimenangkan oleh rakyat Timor Leste yang menginginkan kemerdekaan. Ini kita bisa lihat dari perjuangan rakyat Timor Leste yang selama ini menentang pendudukan Indonesia di Timor Leste.

Tindakan militer Indonesia membungkam kebebasan hak asasi manusia di Timor Leste akhirnya pasca refrendum pemerintah Jakarta mengeluarkan suatu peraturan pemerintah untuk membentuk KPP-HAM (Komisi Penyelidikan Pemantau Hak Asasi Manusia). Salah satu cara atau tindakan yang menghentak Parlamen Indonesia untuk mengeluarkan suatu penetapan MPR adalah kasus yang terjadi pada bulan Januari-September 1999. Perhatian khusus kepada pelanggaran berat hak asasi manusia itu antara lain: Genocida, Massacre, torture, enforced displacement, crimes against women and chlidren, dan politik bumi hangus . Selain itu penyelidikan tingkat ketertiban aparatur negara dan atau badan lain nasional dan internasional dalam pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi sejak Januari 1999 di Timor Timur.

Sayangnya KPP-HAM mengadakan investigasi khusus terhadap kasus yang terjadi sepanjang tahun 1999. Seharusnya KPP-HAM memantau pendudukan Indonesia di Timor Lorosae sebelum invasi 7 Desember 1975 dan sesudah pasca refrendum 30 Agustus 1999. Seperti yang dijelaskan dalam paper ini pada halaman satu mengatakan bahwa di Jakarta telah dibentuk Biro Pembebasan Republik Timor. Dan mereka juga telah mengangkat 12 Menteri di Batugade sekitar bulan Mei-Juni 1963. Dan banyak hal lain yang seharusnya disusun secara kronologsi pendudukan Indonesia jauh sebelum invasi 7 Desember 1975. Selain itu banyak dokumen mengatakan bahwa Portugal memberi peluang besar kepada Indonesia untuk menjajah negara Timor Leste. Seperti kunjungan Mayor Arnao Mitello kepala staff angkatan darat yang diutus oleh Gubernur Timor Portugis di Kupang. Kunjungan tersebut menjelaskan posisi Portugal setelah terjadinya Revolusi Bunga di Portugal pada 25 April 1974. Hal itu bisa di lihat pada buku yang ditulis oleh E.M. Tomodok dan berbagai dokumen yang waktu itu sebagai propaganda Indonesia sebelum 7 Desember 1975.

Pendudukan Indonesia selama 24 tahun di Timor Leste tidak pernah diakui secara internasional. Meskipun ketika itu negara-negara adi kuasa seperti Amerika, Australia, Inggris memberi bantuan peralatan militer kepada Indonesia untuk berperang dengan rakyat Timor Leste.

Tapi Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) tidak pernah mengakuinya. Bahwa Timor Leste tetap menjadi daerah Koloni Portugis. Meskipun secara nyata Portugis dan Indonesia berkoloborasi untuk mencapok Timor Leste secara terorial dengan peralatan militer yang canggih oleh Indonesia dengan dukungan negara-negara adi kuasa waktu itu.

Pada 27 Januari 1999 presiden Indonesia ketiga B.J. Habibie mengeluarkan dua opsi untuk penyelesaian masalah Timor Leste. Dua opsi tersebut adalah otonomi yang luas dan refrendum bagi Timor Leste. Maka 5 Mei 1999 di New York diadakan pertemuan Triparti antara PBB, Portugal dan Indonesia untuk menandatangani konsep otonomi luas yang ditawarkan oleh Indonesia. Dari hasil pertemuan itu maka pada 30 Agustus 1999 diadakan refrendum bagi rakyat Timor Leste. Dan hasil refrendum itu dimenangkan oleh rakyat Timor Leste yang mendukung kemerdekaan.

Kekalahan kelompok pro Jakarta membuat malu militer Indonesia, maka akhirnya pasca refrendum 1999, negeri Timor Leste dijadikan abu oleh milisi bentukan Jakarta dan militer Indonesia seperti yang kita saksikan sekarang ini. Dari kasus pasca refrendum ini banyak sekali jenderal dan penjabat sipil lainnya diseret ke pengadilan. Yaitu pengadilan Ad hoc di Jakarta beberapa waktu lalu dan hingga kini masih berlanjut. Sementara rakyat Timor Leste menginginkan pengadilan internasional bagi penjahat perang dan penjahat kemanusian selama pendudukan militer Indonesia di Timor Leste. Usaha perjuangan untuk pengadilan Internasional sampai sekarang masih berlanjut. Terutama oleh keluarga korban dan tuntutan oleh gerakan civil society di Timor Leste.

Terkait dengan materi atau bahan kuliah yang diberikan oleh dosen tentang masalah intervensi ada dampaknya yang sangat jelas buat masyarakat Timor Leste. Ketika pendaratan Interfet ke Timor Leste pada tanggal 20 September 1999 meninggalkan beberapa point penting. Pertama kelompok pro kemerdekaan merasa dilindungi haknya atas kehadiran interfet. Kedua kelompok pro Otonomi hak politiknya dibatasi. Bahkan mereka dipaksa keluar dari Timor Lorosae. Begitu juga sebaliknya ketika pendaratan militer Indonesia pada 7 Desember 1975 hak politik rakyat Timor Leste untuk merdeka di bungkam. Terutama rakyat yang waktu itu mendukung dan mempertahankan kemerdekaan Timor Leste.

Intervensi kemanusiaan dan Intervenasi Non Kemanusiaan. Tiga contoh di atas jelas mempunyai relasi yang sangat kuat terkait dengan teori intervensi. Untuk itu barangkali kita harus mencari format lain untuk berbicara lebih lanjut tentang intervensi. Baik itu intervensi politik maupun intervensi non politik.

Jadi berbicara tentang masalah hak asasi manusia selalu terjadi kapan dan dimana saja ketika ada intervensi dari pihak luar. Maupun adanya pro dan kontra politik dalam suatu negara tertentu. Baik itu intervensi politik, ekonomi maupun intervensi secara teritorial atau militer.


Dili, 25 April 2003
Helio Freitas


Daftar Pustaka :

1. John Taylor: Perang Tersembunyi Sejarah Timor Timur Yang Dilupakan thn 1991.
2. Hendro Subroto: Saksi Mata Perjuangan Integrasi Timor Timur thn 1996.
3. E.M. Tomodok: Hari-hari Akhir Timor Portugis thn 1994.
4. Aboeprijadi Santoso: Jejak-Jejak Darah thn 1996.
5. Profil Propinsi Republik Indonesi, Timor Timur.
6. Wawancara penulis dengan mantan Bupati Suai-Covalima: Rui Emiliano Teizera Lopes
7. Wawancara penulis dengan Romaldo Luis Mendoca, mantan wakil koordinator Regional Fretilin pada tahun 1974-1975 di Aileu
8. Wawancara penulis dengan Rafael Nacimento, partisipan UDT dan tahanan Fretilin di Aileu.
9. Wawancara penulis dengan Olandino Guterres, saksi mata pada kasus pembunuhan 5 wartawan asing di Balibo dan pembunuhan masyarakat di Besi Lau sekitar bulan Desember 1975.
10. Laporan Amnesty Internasional tentang kasus Santa Cruz 12-11-1991.
11. Wawancara dengan Francisco Xavier do Amaral: Dili, 28 April 2003.
12. Dokumen hasil invesitasi KPP-HAM Januari – 2000
13. Paul Taylor (1995: 104-5) (diktat kuliah)
14. Peter Wallensteen (1997:7-11) (diktat kuliah)

1 comment:

ABC said...

Hi Friend,
Nice seeing you again.
Visit me also at www.abcmm.org
In Christ,
John