Thursday, July 20, 2006

MILITER DAN MAFIA BISNIS

BAB I
LATAR BELAKANG

Apa yang menjadi fungsi utama dalam suatu negara. Dalam istilah Indonesia militer adalah abdi negara. Artinya militer benar-benar mengabdi pada negara secara utuh. Tugas utama dari militer adalah menjaga stabilitas negara dari ancaman atau bahaya dari luar.

Seperti yang ditulis dalam pasal 146 ayat 2 Falintil-FDTL akan menjamin kemerdekaan nasional, kesatuan wilayah serta kebebasan dan keamanan penduduk terhadap setiap bentuk penyerangan atau ancaman dari luar, dengan tetap menghormati aturan UUD .

Dengan demikian fungsi Falintil-FDTL adalah menjaga dan mempertahankan kedaulatan RDTL dari ancaman pihak luar. Tapi pertanyaan besar yang masih mengganggu masyarakat di negeri ini adalah apakah Falintil-FDTL benar-benar sudah melaksanakan fungsinya atau belum? Karena terkait dengan masalah keamanan dan kerawanan sosial yang muncul di Timor Lorosae belum ada wadah yang bisa menjawab kekuatiran itu.

Kalau menengok ke belakang tentang sejarah perjalanan Falintil-FDTL banyak sekali persoalan yang tersimpang dan belum ada jawaban yang pasti atas kegeliasan yang selalu menjadi agenda politik kelompok tertentu. Lihatlah gerakan politik organisasi CPD-RDTL. Dalam setiap kesempatan mereka selalu memasukan masalah Falintil sebagai agenda utama untuk kampanya politik.Tapi trik politik yang selama ini mereka kampanyakan tidak pernah memberi suatu usulan konkrit untuk memperbaiki keadaan. Justru mereka ingin kembali kepada persoalan masa lalu ketika jaman resistensi. Seolah-olah masa lalu lebih penting dari masa depan.






BAB II
Pembahasan Masalah

Militer profesional adalah militer yang bebas dari persoalan politik, bisnis dan pengaruh kekuatan politik dari kelompok tertentu. Dalam hal ini adalah partai politik dan kaum penguasa yang mengendalikan roda pemerintahan dan perekonomian pada salah satu negara. Artinya militer harus bebas dari intervensi kelompok tertentu yang ada hubungannya dengan masalah politik dan ekonomi pada suatu negara. Kalau militer terlibat praktis dalam kegiatan politik dan aktivitas ekonomi maka ia akan menyalahgunakan profesionalisme sebagai militer yang fungsinya membela dan mempertahankan negara dari ancaman luar. Seperti yang ditulis dalam Konstitusi RDTL pasal 146 (2).

Pertanyaannya adalah apakah benar dan bersih militer kita Falintil-FDTL bebas dari persoalan diatas. Secara implisit adanya keraguan kearah kebenaran. Kalau militer kita Falintil-FDTL bebas dari bisnis atau kegiatan politik di Timor Leste saat ini.

Kita bisa mencatat beberapa bukti yang ada kaitannya dengan keterlibatan militer Falintil-FDTL dalam masalah bisnis di Timor Leste saat ini.

Nabilan Timor Ltd. adalah salah satu perusahaan yang saat ini bergerak dibidang bisnis dan kontraktor yang ada relasi dengan partai politik tertentu dan juga melibatkan salah satu perwira Falintil-FDTL yang bermarkas di Mandarin Dili. Selain Nabilan Timor masih ada aktivitas lainnya yang melibatkan Falintil-FDTL. Seperti perdagangan minyak (Mina Timor) dan kegiatan bisnis lainnya.

Gedung pertamina peninggalan Indonesia yang ada di Pantai Kelapa Dili dibawah tanggungjawab oleh seorang mantan Komandan Falintil (Adriano Camra). Salah satu adiknya Camra adalah berpangkat Kapten yang saat ini masih aktif pada Falintil-FDTL. Dan juga beberapa pom bensi yang ada di kota Dili seperti di Bairo Pite, Komoro dan di Becora. Orang-orang yang bekerja pada Pom bensin tersebut masih ada relasi familinya dengan para perwira militer. Selain di kota Dili bisnis minyak juga terjadi di beberapa distrik lainnya. Seperti di Baucau, Suai dan Lospalos.

Awal bulan Juni 2003 penulis bertemu dengan seorang sopir (tangki minyak) di Maubessi mengatakan bahwa ia selalu mengantarkan minyak ke Suai 2 kali dalam seminggu. Lebih lanjut ia mengatakan bahwa dulu sebelum minyak dari Dili ke Suai minyak tersebut dikirim dari Timor Barat. Saat ini secara langsung kiriman minyak dari Timor Barat sudah berhenti. Tetapi secara sembunyi-sembunyi masih mendapatkan minyak dari Timor Barat. Alasannya biayanya lebih murah dan bisa mendapatkan keuntungan yang besar. Begitu juga ongkos kirim juga sangat murah dan jaraknya juga dekat dengan Suai.

Masih dalam tanda tanya besar terkait dengan organisasi penganti CNRT (Consehlo Nasional Resistensi Timor). Seperti AVR (Assosiacao Veterano dan Resistensi) dan Antigo Kombatentis. Aktivitas bisnis yang saat ini dilakukan oleh kedua lembaga ini sebenarnya bertanggungjawab pada siapa. Apakah kepada Presiden Kay Rala Xanana Gusmao atau kepada Taur Matan Ruak sebagai panglima tertinggi Falintil-FDTL.

Banyak rumor mengatakan bahwa AVR berada dibawah tanggungjawab Presiden Xanana Gusmao sedangkan Antigo Kombatentis dibawah tanggungjawab Taur Matan Ruak. Tetapi akvitasnya kadang-kadang sama pada lokasi yang sama. Kedua organisasi ini lahir untuk mengantikan almarhum CNRT. Tetapi aktivitasnya beda. Misi dan visi bukan misi dan visi CNRT ketika masih eksis di masa perjuangan.

Pernyataan Xanana Gusmao sendiri sebelum pembubaran CNRT mengatakan bahwa kedua organisasi ini lahir untuk menjawab kebutuhan orang-orang yang selama ini terlibat aktif dalam kegiatan politik CNRT, Klandestin dan mereka yang berjuang dihutan seperti Fretilin dengan pasukannya Falintil. Hal itu dikatakan sebelum CNRT dibubarkan pada bulan Juni 2001.

Ketika pembubaran CNRT di lapangan Municipal Dili pada 9 Juni 2001 Xanana Gusmao mengatakan bahwa CNRT bubar tetapi rohnya dan spiritnya tidak. Artinya semangat perjuangan dan semangat pembebasan tetap hidup dan berkembang pada setiap orang Timor Lorosae . Kenyataan memang benar bahwa tanpa CNRT sekarang negeri ini tetap eksis. Bahkan lain dari pada dimasa perjuangan. Meskipun harapan kita secara keseluruhan belum dijawab dengan pasti.


Soal semangat pembebasan dan semangat daya juang tak diragukan lagi. Hanya saja berbicara tentang misi dan visi CNRT masa lalu tak terwujud lagi. Yang dulu berorientasi pada masalah strategi politik dan resistensi untuk melawan kaum kolonial militer Indonesia sekarang beda. Lebih condong ke masalah bisnis dan pemberdayaan untuk mensejahterakan diri ketimbang mengingat kembali misi dan visi CNRT pada masa perjuangan.

Visi dan Misi AVR katanya sebuah assosiasi non profit untuk mencari jalan bagi upaya bersatunya kembali anggota veteran yang tersebar di seluruh Timor Leste. Hampir tidak ada visi dan visi CNRT. Tetapi sejauh mana AVR telah mengalang persatuan diantara sesama veteran dan orang-orang yang selama resistensi terlibat dalam gerakan kladestin. Menurut Cecilio Freitas Caminha mengatakan bahwa orang yang melakukan akvitas AVR lebih banyak menguntungkan orang-orang tertentu dan tidak menjawab anggota veteran dan eks kladestin lainnya terutama di daerah-daerah yang jauh dari jangkaun AVR.

Kalau kita menengok aktivitas kedua organisasi yang banyak beroperasi di Taibessi mengandung banyak pertanyaan. Di kompleks Taibessi adanya percetakan. Kemudian ada juga bengkel terbesar untuk ukuran negara Timor Leste saat ini. Selain aktivitas bisnis di Taibessi ada beberapa Hotel dibawa koordinasi kedua organisasi tersebut. Seperti Hotel My Fiel di Hudiran Bairo Pite dan Hotel Futu di Komoro Dili Barat. Isu yang pernah diangkat oleh salah satu media harian di Timor Leste bulan Juni 2003 bahwa di Hotel Futu terjadi praktek protistusi . Dan isu yang cukup tenar juga mengatakan bahwa bisnis protistusi di Timor Lorosae melibatkan organisasi tertentu yang ada kaitanya dengan orang-orang penting. Menurut ‘rumor’ wanita yang disediakan di Hotel Futu kebanyakan dari Indonesia. Anito Matos juga mengatakan hal yang sama lewat Radio Falintil pada beberapa bulan yang lalu . Hanya saja ia tidak menyebut latar belakang Hotel Futu itu tersebut dengan pengelolahnya.

Kalau kita kembali melihat aktivitas AVR saat ini banyak sekali menguasai asset negara. Terutama rumah-rumah peninggalan pemerintah Portugis dan Indonesia. Secara implisit kita bisa menduga banyak hal. Karena menurut Paulo Assis, AVR adalah salah satu NGo dan terdaftar di NGo Forum . Namun pelayanan humanitariannya tidak pernah ada. Seperti yang dipertanyakan oleh Cecilio Freitas Caminha mantan direktur eksekutif NGo Forum.

Kalau AVR memposisikan diri sebagai sebuah NGo kenapa ia menguasai begitu banyak rumah peninggalan pemerintah Kolonial. Misi macam apa yang mereka rumuskan dalam kerangka sebuah organisasi yang bergerak dibidang humanitarian. Itu perlu diklarifikasikan kepada publik. Tapi menguasai asset negara kemudian disewakan kepada orang lain itu bukan lagi misi humanitarian kata Feliciano da Costa anggota Parlamen Nasional dari Partai ASDT.

Selain bisnis, perdagangan dan kontraktor Falintil-FDTL juga terlibat dalam dunia pendidikan. Seperti Universitas Continetal (Unicon) kini Unital (Universitas Oriental) salah satu perwira terlibat dalam pengelolaan universitas tersebut. Menurut salah satu sumber yang tidak mau disebutkan namanya mengatakan bahwa Universitas tersebut pada awalnya didirikan untuk menampung orang-orang eks kladestin. Sama seperti fungsi AVR yang ingin menghimpun para veteran. Banyak dosen dan mahasiswa lebih banyak berasal dari salah satu distrik tertentu di Timor Leste. Barangkali bisa mempertanyakan apakah tujuan pendirian universitas untuk menghimpun eks kladestin tetapi mayoritas dikuasai oleh satu daerah. Apakah sesuai dengan tujuannya atau tidak? Menurut sumber itu juga mengatakan bahwa Universitas tersebut juga ada hubungan dengan partai besar di Timor Leste saat ini. Karena salah satu tujuannya adalah ingin mendidik kaderisasi partai tersebut di universitas itu, katanya.

Galeri atau Mini Market (Bukit Bintang) pada masa pasca refrendum tahun 1999 hancur. Dan baru-baru ini Mini Market tersebut telah direhab dan mulai difungsikan seperti pada masa pemerintahan Indonesia. Menurut informasi ketika Bukit Bintang ini mau direhab kembali ada memo dan dua orang perwira Falintil-FDTL. Pengusaha dari Bukit Bintang meminta bekin dari perwira besar di Falintil-FDTL itu.

Mayor Maubuti dan Komandan Ular mereka berdua adalah perwira aktif Falintil-FDTL. Tetapi diberi job untuk menangani Antigo Kombantentis yang berorientasi pada masalah bisnis dan pemberdayaan ekonomi. Keterlibatan kedua perwira Falintil-FDTL ini sama saja dengan jenderal lainnya di Indonesia. Seperti Edy Sudrajat, Prabowo Subianto dan kawan-kawan jenderal lainnya yang terlibat dalam bidang bisnis. Panglima Tertinggi Indonesia Endriartono Sutarto juga terlibat dalam bisnis . Menurut catatan pledoi Partai Rakyat Demokrat (PRD) mencatat bebarapa keiatan bisnis militer Indonesia menurut kesatuan masing-masing. Seperti angkatan darat 25 jenis perusahaan. Angkatan Udara 18 bidang usaha bisnis. Angkatan laut 15 perusahaan dan Kepolisian 7 perusahaan . Bukan saja bisnis para jenderal yang terlibat dalam mafia bisnis tetapi para militer distrik juga kadang-kadang bekin terhadap beberapa perusahaan yang beroperasi pada wilayah tertentu. Misalnya di Jakarta, Tangeran, Bekasi dan Bogor militer yang berkuasa di wilayah memberi bekin kepada setiap usaha. Mulai dari bisnis yang bermodal besar sampai bisnis pelacuran seperti ditempat hiburan baik itu diskotik maupun tempat hiburan lainnya di kota-kota besar di Indonesia.

Selain bisnis militer juga terlibat dalam masalah politik praktis. Salah satu buktinya adalah ketika pemilu dewan konstituante pada 30 Agustus 2001 yang lalu. Kotak suara dari Metinaro 95% memilih partai Fretilin. Ini bisa dilihat bahwa independensi militer kita Falintil-FDTL bisa dipertanyakan. Selain itu beberapa statment Kolonel Lere Anan Timor baru-baru ini ingin mengundurkan diri dari militer tetapi senjatanya tidak diserahkan kepada pemerintah atau kepada kesatuannya Falintil-FDTL . Alasannya kembali pada masalah retorika ketika masih eksis di hutan untuk menentang pendudukan militer Indonesia.

Taur Matan Ruak juga punya statmennya agak keras dan mengganggu kebijakan pemerintah RDTL. Ketika ia usai bertemu dengan Perdana Menteri Mari Alkatiri untuk berbicara tentang masa depan Falintil-FDTL. Kelihatannya pemerintah RDTL lewat Perdana Menteri tidak bisa memenuhi kebutuhan Falintil-FDTL dibidang keuangan. Terutama kenaikan gaji bagi anggota Falintil-FDTL. Maka ia berbicara keras lewat media bahwa kalau pemerintah tidak ada kemampuan lebih baik jangan memberi janji atau harapan duluan .
BAB III
Kerangka Teori

Banyak orang mengatakan bahwa keterlibatan militer dalam aktivitas bisnis adalah hal yang wajar katanya. Karena mereka sangat menderita pada masa resistensi di hutan. Oleh karena itu mereka pantas untuk mendapatkan apa yang seharusnya mereka dapat. Jadi keterlibatan militer dalam dunia bisnis adalah hal yang wajar.

Frase diatas dikaitkan dengan profesionalisme militer tentu saja jauh dari wilayah kerjanya sebagai pasukan pertahanan yang mengamankan bahaya atau ancaman dari luar. Artinya bisa mempertanyakan profesionalisme sebagai militer untuk bela negara itu berada dimana. Kalau mereka dibiarkan dalam aktivitas bisnis dan dunia politik yang tidak ada relasinya dengan tanggungjawab mereka.

Menurut Samuel P. Huntington dalam bukunya Gelombang Demokratisasi Ketiga militer harus dibatasi wilayah kekuasaannya. Artinya tidak boleh diberi peluang untuk terlibat langsung hal-hal yang bukan kaitannya dengan wilayah kerja. Kalau ia terlibat langsung pada persoalan politik dan akvitas bisnis maka suatu saat militer itu susah untuk dikendalikan .

Setidaknya fungsi militer harus dilandaskan pada profesionalisme sebagai bela negara untuk mempertahankan negara dari ancaman luar. Maka harus diberi kepercayaan dan perangkat-perangkat yang bisa mendukung fungsi lembaga militer kearah profesionalisme. Negara RDTL saat ini masih mencari polarisasi. Artinya masih mencari perangkat sistim yang bisa membantu operasional demi pelayanan kepada masyarakat atau public. Kendati demi polarisasi yang mulai berkembang secara perlahan-lahan namun akan pasti ke arah otoriter. Hal ini bisa dilihat pada perjalanan pemerintah RDTL sejak awal hingga kini.

Sebuah negara mulai menanamkan benih-benih otoriter bisa dilacak lewat program kerja dan pidato-pidato kenegaraan. Dan lebih nyata lagi bisa lihat pada sejauh mana kolerasi hubungan pemerintah dan militer. Yang biasa orang kenal dengan hubungan sipil-militer. Sejauh mana keterlibatan militer dalam setiap jantung aktivitas sipil itu.

Keterlibatan Falintil-FDTL saat ini dalam setiap aktivitas sipil barangkali merupakan salah satu cara hubungan baik antara sipil-militer. Karena Falintil-FDTL dan penguasa sekarang berasal dari satu organisasi di masa lalu. Antara sipil-militer selalu berada pada satu instrument meskipun jobnya beda. Hubungan baik antara sipil-militer saat barangkali didorong oleh faktor eksternal. Artinya ancaman dari luar yang mudah masuk ke wilayah RDTL. Sehingga sipil merasa harus dekat dengan militer untuk mencari perlindungannya. Seperti esainya Michael C. Desh yang dikutip oleh Larry Diamond dan Marc F. Plattner .

Harmonisasi sipil-militer dibutuhkan dinegeri ini karena secara geografis Timor Leste berada pada negara yang pernah menjajahnya di masa lalu. Yaitu bangsa Indonesia yang mencaplok secara illegal selama 24 tahun di negeri ini. Selain itu Timor Leste juga perbatasan dengan negara Australia yang mempunyai kelebihan yang tidak bisa ditandingi oleh negeri Timor Leste. Sehingga sipil harus memberi penghormatan kepada militer. Perang dingin pada masa lalu Amerika Serikat dan Uni Soviet juga menganut sistim seperti ini.

Otoritas Militer.

Hubungan sipil-militer yang baik harus diiringi dengan saling memberi kepuasan. Tetapi perjalanan waktu membuktikan bahwa tidak semua tuntutan dan keinginan dari salah satu pihak harus dipenuhi oleh mitranya. Biasanya militer lebih konsentrasi pada fungsi mempertahankan negara dari ancaman luar. Ketika yang sedang menjalankan mandatnya maka ia meminta banyak kebutuhan yang terkait dengan operasional institusi dan juga pemenuhan kepada kebutuhan personal.

Seperti yang dijelaskan diatas bahwa kelihatannya Taur Matan Ruak agak mengamuk dan berbicara keras dimedia ketika usai bertemu dengan sang Perdana Menteri Mari Alkateri. berkaitan dengan permintaan Falintil-FDTL kepada pemerintah tentang tambahan biaya bagi kesejahteraan anggota dan biaya operasional Falintil-FDTL.

Biasa intervensi militer dalam setiap aktivitas sipil lebih banyak terjadi pada negara-negara yang masalah internalnya rentak . Kekompakan dalam struktur sipil pecah dan terbagi dalam faksi-faksi. Moment kerentakan ini militer akan memanfaatkannya sebagai pemerkasa. Militer akan tampil dan bersandar pada masalah stabilitas negara yang berkedok pada demokrasi (demok[grazi]). Tetapi kadang-kadang perpecahan sipil dipengaruhi oleh militer juga yang barangkali berpihak pada salah satu faksi. Ini terjadi atas loyalitas yang berpengaruh pada nepotisme dan kroni-kroni yang ada ikatan masa lalu.


BAB IV
KESIMPULAN

Kendati sudah ditulis dalam konstitusi RDTL bahwa militer tidak boleh terlibat dalam bidang politik tetapi faktanya banyak perwira militer yang terlibat dalam kegiatan politik dan aktivitas bisnis. Barangkali ini satu pertanyaan yang perlu mencari jalan keluarnya. Tetapi pemerintah yang harus berani mengambil keputusan tentang aktivitas Falintil-FDTL.

Keterlibatan Falintil-FDTL dalam bidang politik karena tidak ada produk hukum yang bisa mengikatnya. Kendati sudah ditulis di Konstitusi RDTL, tetapi peraturan pemerintah untuk mengantur mekanisme dan operasional militer di negeri ini belum ada.

Dalam bidang ekonomi. Sudah dijelaskan diatas bahwa keterlibatan mereka dibidang ekonomi karena adanya beberapa alasan. Pertama; karena masa lalu mereka lebih banyak tinggal dihutan untuk menentang pendudukan Indonesia. Sehingga sekarang adalah kesempatan yang baik untuk melibatkan diri dalam bidang ekonomi. Dan situasi seperti itu kelihatannya dibiarkan oleh pemerintah maupun masyarakat sipil. Tetapi kadang-kadang justru masyarakat sipil yang memberi peluang kepada militer untuk terlibat dalam bidang bisnis.
Kedua; upah yang diterima oleh Falintil-FDTL tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk itu mereka perlu mencari aktivitas sampingan untuk menambah biaya ekonomi mereka. Alasan ekonomi itu kadang-kadang membuat mereka berbicara politik secara keras. Kita sering kali mendengar ketika Falintil hidup di hutan lebih baik ketimbang sekarang. Pertanyaan ini bisa ditafsikan macam-macam. Kolonel Lere Anan Timor sering mengatakan bahwa rakyat kecil dan mereka yang dulu berjuang saat ini tidak mendapat apa-apa dari pemerintah. Katanya pemerintah belum kenal mereka.

Pernyataan Lere Anan Timor mengandung banyak pertanyaan. Kalau berbicara secara etika dan profesionalisme seharusnya tidak boleh berbicara seperti itu di publik. Karena ia tidak punya wewenang untuk bicara hal itu kepada publik kalau ia mengunakan institusi Falintil-FDTL. Tetapi Lere Anan sebagai kapasitas warga negara biasa untuk berbicara nasib warga lain tidak menjadi masalah. Karena setiap warga negara punya hak untuk mengeluarkan pendapat dan berbicara secara bebas kepada publik. Dan hal itu memang dilindungi oleh Konstitusi RDTL.

Fungsi Falintil-FDTL

Sejauh ini apakah fungsi Falintil-FDTL sudah berjalan sesuai dengan fungsinya. Menurut saya belum. Karena keamanan nasional secara total saat ini masih berada dibawah tanggungjawab UNMISET atau Perserikatan Bangsa-bangsa yang saat ini masih berada di Timor Leste. Tetapi secara institusional juga mereka belum siap bila suatu saat Pasukan PBB keluar dari Timor Leste. Karena tidak didukung dengan peralatan militer yang canggih dan politik diplomasi dan kebijakan negara Timor Leste.

Pada sebuah konfrensi pers ketika Xanana Gusmao masih berada dipenjara Salemba, Jakarta mengatakan bahwa Timor Leste kedepan tidak perlu memiliki banyak militer. Karena negaranya terlalu kecil dan juga harus hubungan baik dengan pemerintah Indonesia dikemudian hari. Pemikiran Xanana Gusmao waktu itu memang benar. Tetapi ia tidak mempertimbangkan yang belakangan ini terjadi. Misalnya seperti milisi masuk di Atsabe pada 4 Januari 2003 dan menewaskan 5 orang warga sipil di daerah itu .

Jadi kembali kepada fungsi Falintil-FDTL secara profesional belum bisa menjawab keresahan masyarakat. Untuk itu kedepan pemerintah harus memikirkan hal itu secara serius. Terutama hal-hal atau perangkat-perangkat yang bisa mendukung lembaga militer di Timor Leste. Agar militer di negeri ini tidak seperti militer di Indonesia, Guatemala, Elsavador, Argetinha dan ditempat lain diseluruh duni. Militer Timor Leste bukan mental ketika masih berjuang di hutan untuk membebaskan negeri ini dari bangsa kolonial tetapi militer kita harus benar-benar mempertahankan ancaman atau bahaya dari luar seperti yang ditulis dalam konstitusi negara kita.


Dili, 25 Juli 2003

Helio Freitas
Mahasiswa Universitas Dili
Fakultas Humaniora
Jurusan Politik Pembangunan


Daftar Pustaka:
1. Suara Timor Lorosae
2. Timor Post
3. Lian Maubere
4. Talit@kum
5. Radio Falintil
6. Radio Nederland
7. Samuel P. Huntington (Gelombang Demokrasi Ketiga. Jakarta thn 1995)
8. Larry Diamond & Marc F. Plattner (Hubungan Sipil-Militer & Konsolidasi Demokrasi, Jakarta thn 2001)
9. Pledoi Partai Rakyat Demokratik (Jakarta April 1997).
10. Hasil investigasi penulis.
11. Konstitusi Republik Demokratik Timor Leste

No comments: