Thursday, May 04, 2006

DEMOKRASI MONOLITIK

Etapa perjuangan rakyat di negeri ini telah diuji dengan berbagai macam ideologi. Setiap orang yang masih hidup dengan pikiran normal, punya cara sendiri untuk menilai perubahan-perubahan yang terjadi dinegeri ini. Maka tentu saja arah dan gerak sejarah yang berkaitan dengan bangsa ini tiap manusia Timor Lorosae mencatat dalam memorinya masing-masing. Dari mana dan kemana tujuan negeri ini, semua orang antusias untuk mengetahuinya. Lebih-lebih konstitusi negara yang saat ini sedang digodok di dewan majelis. Dan tanggal 25 February 2002 mulai disosialisasikan ke masyarakat.

Dalam budaya monolitik, budaya yang mempunyai sifat atau menyerupai monolitik (kesatuan berorganisasi yang mempunyai kekuatan tunggal dan tangguh). Praktek budaya monolitik ini dipakai oleh regim Soeharto untuk memperpanjang kekuasaannya selama 34 tahun. Apa yang dikenal di Indonesia dengan kelompok kuning partai Golkar benar-benar mempunyai kekuatan tunggal ketika Soeharto berkuasa.

Perlawanan rakyat Maubere dan gerakan reformasi di Indonesia hidup karena tembok raksasa orde baru itu. Kebangkitan civil society gencar di Indonesia ketika pasca Soeharto dan sampai kini pun setiap demonstrasi mahasiswa selalu dimasukan dalam agendanya untuk bicara di depan publik. Ini karena sistim yang selama ini dibangun oleh regim orde baru memang tidak akomodatif lagi untuk menjawab setiap persoalan di Indonesia. Maka sudah layaknya setiap kejadian yang terkait dengan regim itu sudah menjadi sampah bagi masyarakat Indonesia. Media pun gencar menulis tentang itu namun kenyataannya tidak akan pernah tuntas. Bagaikan kanker yang sulit diobati oleh regenerasi regim yang mengantikan regim orde baru. Frustasi dan kegelisahan masyarakat sulit dipedamkan. Perbuatan masa lalu ditanggung oleh generasi sekarang. Akankah di Timor Lorosae juga seperti itu.

Analog tentang regim orde baru yang mempraktekkan budaya monolitik akankan terulang di negeri ini. Dimana mengunakan kekuatan organisasi atau partai untuk mempraktekan apa yang menjadi keinginan tanpa harus melihat atau mendengar kelompok minoritas. Seperti partai-partai kecil yang masuk dalam assemblea konstituante maupun partai-partai yang tidak partisipasi dalam pembuatan konstitusi negeri ini.

Avelino Coehlo lewat demonstrasi baru-baru ini di depan kantor Untaet bersama Kelompok Pembela Demokrasi mengatakan bahwa demokrasi yang ideal adalah kelompok mayoritas harus menghormati kelompok minoritas. Kegelisahan Avelino Coehlo karena praktek di assemblea tidak akomodatif untuk menyuarakan aspirasi rakyat secara keseluruhan. Karena pada prakteknya kelompok mayoritas mengedepankan kepentingan ketimbang persoalan nasional secara keseluruhan.

Hal yang paling mutlak berkaitan dengan konstitusi negara akan ditentukan sesudah sosialisasi ke masyarakat. Apakah benar bahwa setiap konstitusi yang ditulis oleh delapan puluh orang di dewa majelis benar-benar mewakili rakyat atau tidak. Karena mereka kelapangan akan menerima banyak sekali masukan dari rakyat. Statement rakyat entah mendukung konstitusi yang telah tulis atau tidak kita tunggu saja. Point yang paling penting bagi kelompok mayoritas adalah harus menjauh praktek politik monolitik mulai dari sekarang sebelum segala sesuatunya terlambat . Atau menghambat proses demokratisasi di negeri ini.

Helio Freitas

No comments: