Wednesday, July 27, 2005

Kasus ‘Money-Politics’ Repotkan UDC/PDC

Sekitar 60 orang mengadakan aksi di depan Kantor Komisi Indepeden Pemilu(IEC) Caicoli, Dili pada 23 Mei 2001. Koordinator aksi, Carlos Salsinha, kepada Lian Maubere menegaskan bahwa mereka adalah korban penipuan Partai Politik. Menurut cerita, beberapa waktu lalu seseorang dengan atribut Partai Politik UDC/PDC menemui mereka di Bairronya, Tuana-Laran, Dili Barat. Waktu itu mereka ditawari US$ 150 bila mereka mau menulis namanya untuk partai UDC/PDC. Ketika ditanya apakah ada bukti, mereka dengan tegas mengatakan ‘ada’. Hanya saja tidak ada bukti tertulis yang jelas. Cuma bukti lisan saja. Bukti yang mereka maksud adalah semacam pamflet dari Partai UDC/PDC. Dan mereka juga tidak tahu nama dan identitas orang yang mendatangi mereka serta membawa pamflet partai UDC/PDC itu. Mereka hanya mengenal raut-mukanya saja. Menurut Carlos Salsinha, kalau diadakan investigasi, maka identitas orang tersebut pasti mudah diketahui.Apalagi wajah orang-orang itu dihafal dengan jelas.
Ketika ditanya tuntutan apa yang disampaikan kepada Komisi Indepeden Pemilu, mereka hanya mau menuntut supaya nama mereka yang dicantelkan pada partai tersebut dicabut kembali. Karena mereka korban dari kebohongan partai UDC/PDC. Mereka janji partainya membayar US$ 150 per-kepala yang seharusnya telah diberikan sejak 7 Mei 2001 lalu. Tetapi sampai sekarang janji tersebut tidak pernah dipenuhi. Jadi, mereka bukan menuntut supaya partainya harus membayar tetapi mereka meminta supaya nama mereka dicabut kembali di Komisi Indepeden Pemilu atas nama partai UDC/PDC. Dan Komisi Indepeden Pemilu hanya memberikan semacam formulir pengaduan kepada mereka supaya diisi bila partainya melakukan kesalahan di masyarakat.
Formulir yang tertera adalah bahwa sesudah batas waktu 14 hari sebelum jam 12 siang, sudah harus melaporkan kepada pihak penyelenggara Pemilu. Dan mereka juga berjanji akan menurunkan massa dalam jumlah banyak untuk melakukan demonstrasi. Mereka yang jadi korban dari janji-palsu UDC/PDC sekitar 600 orang yang sebagian besar barasal dari bairro Tuana Laran dan Becora Mota Ulun. Untuk aksi pertama ini mereka tidak menurunkan massa banyak karena takut terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, kata salah satu peserta aksi tersebut.
Berita tentang korban money-politic itu sudah diterima Redaksi Lian-Maubere seminggu sebelum diadakan aksi demonstrasi tersebut. Saat itu salah seorang korban dua kali mendatangi kantor Redaksi dan membeberkan prasyarat yang diminta UDC?PDC dari mereka. Yaitu, untuk menerima US$ 150, setiap mereka harus mengisi formulir yang disediakan dan membubuhi nama dan tanda tangan. Bagi mereka yang turun ke lapangan untuk mendaftarkan nama, akan diberi imbalan satu Sepeda-Motor. Hanya saja tidak ada bukti tertulis antara kedua belah pihak.
Tanggapan UDC/PDC
Partai UDC/PDC membantah keras kasus money-politic tersebut. Dalam Press Release yang disampaikan Kuasa Hukum José Pedro Camões, SH dari Lembaga Bantuan Hukum Timor Lorosa’e menuntut dan menegaskan bahwa partai UDC/PDC tidak mengeluarkan uang untuk membeli suara. Itu jelas tertulis dalam Anggararan Dasar Partai UDC/PDC. Mereka yang melakukan aksi telah merusak nama baik partai UDC/PDC. Mereka juga telah merusak proses demokratisasi yang saat ini sedang berlangsung di Timor Lorosa’e. Maka partai UDC/PDC berharap agar dalam waktu dekat ini Carlos Salsinha dan kawan-kawannya bisa datang ke kantor kami untuk minta maaf secara tertulis. Karena ia dan rekan-rekannya bukan anggota atau pengurus partai. Mereka tidak kami kenal. Apalagi mau menjanjikan apa-apa kepada mereka. Konferensi Pers itu dihadiri oleh Wapres UDC/PDC, Natália dos Santos, José Pedro Camões, SH sebagai Kuasa Hukum dan tiga orang aktivis partai.
Ketiga orang ini diminta datang untuk memberi kesaksian karena mereka juga terlibat di lapangan untuk melakukan pendataan. Mouzinho Assis bertugas di Liquiça sedangkan dua aktivis lainnya, Mariano Mali dan Luis do Carmo di Ainaro. Kedua orang ini masih dalam status mahasiswa di UNATIL. Menurut mereka, partainya tidak pernah mengatakan membeli suara di lapangan. Mereka diperintah langsung oleh Presiden Partai. Hal senada juga disampaikan oleh Vice President Natália dos Santos mengatakan bahwa saat ini adalah era demokrasi, jadi tidak perlu memaksa masyarakat. Biarkan mereka pilih berdasarkan hati nurani mereka. Pengalaman Indonesia juga selama itu membeli kita tidak sanggup. Karena hati nurani kita berbicara lain.
Bahwa mereka yang melakukan hal itu adalah orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Mereka hanya ingin merusak nama baik partainya. Maka diminta dengan hormat Carlos Salsinha cs yang melakukan aksi di Kantor Komisi Indepeden Pemilu beberapa waktu lalu supaya menemui partai UDC/PDC untuk meminta maaf secara terbuka. Selain itu pertainya juga meminta pertanggungjawaban mereka secara moral. Kalau tidak maka lewat kuasa hukum mereka akan dilaporkan kepada pihak Civpol dan selanjutkan akan diproses berdasarkan hukum. Apalagi UDC/PDC menganut nilai-nilai demokratis, nilai Kristen yang berpedoman pada unidade dan rekonsiliasi. Hal itu disampaikan juga para Konferensi Pers pada 28 Mei 2001 di CNRT Compound, Balide, Dili.
Partai Demokrasi Kristen sangat menentang hal-hal yang sifatnya memfitnah. Partai yang sangat mencintai perdamaian sebagai prinsip dasar yang harus dipertahankan di dunia itu mengikuti teladan ajaran Santo Agustinus. Maka dengan besar hati partai UDC/PDC tetap memengang Unidade Nacional dan Rekonsiliasi sebagai dasar berpijak di atas nilai-nilai Kristen yang sangat hakiki. Untuk itulah partainya tidak ingin merusak nilai moral Kristen untuk membeli suara rakyat. Biarlah hati nurani mereka yang menentukan. Kita tidak boleh memaksa rakyat dengan janji-janji yang tidak mendasar. Kata wakil partai UDC/PDC.
Tanggapan PDC
Reporter Lian Maubere juga menemui Presiden PDC António Ximenes di kediamannya. Kata Ximenes, PDC tidak terlibat dalam kasus ini. Menurutnya, PDC beda dengan Partai UDC/PDC. Lihat saja tulisannya. Partai kami hanya ditulis PDC. Sedangkan mereka tulisannya adalah UDC/PDC. PDC telah terdaftar pada urutan kedua di Komisi Indepeden Pemilu beberapa waktu lalu. Pejabat-pejabat PDC seperti Antóio Ximenes(Presiden Partai), Arlindo Marçal(Sekjen). Sedangkan UDC/PDC, Presidennya adalah Vicente Guterres dan Sekjennya adalah Alexandre Magno.
Jadi, kami beda Partai dan beda struktur secara organisatoris. Dan tidak mungkin kami melakukan money-politic, karena pendukung kami yang terdaftar di Sekretariat kami sebanyak 13.750 orang. Itu baru dari 9 distrik. Hanya dua distrik yang belum kami adakan sosialisasi, yaitu Suai dan Maliana. Pendukung kami terdiri dari berbagai masyarakat yang latar belakangnya berbeda-beda, baik yang independen dan gerakan klanestin dulu serta masyarakat luas lainnya. Soal money-politic kami tidak bisa lakukan karena, menurutnya, PDC adalah partai termiskin di Timor Lorosa’e saat ini. Jadi, tidak mungkin punya duit untuk membayar orang. Apalagi US$ 150 per-kepala.
Hal lain yang membuat partai kami berbeda adalah partai UDC/PDC didirikan di Portugal pada tahun 1998. Sedangkan PDC dideklarasikan di Dili pada 5 Agustus 2000 lalu. Menurutnya, PDC sudah dirancang ketika António Ximenes masih sekolah di Fatumaca pada tahun 1989 silam dilanjutkan dengan tahun 1996 di Baucau berkat konsultasi dengan beberapa orang termasuk David, Marçal dan lain-lain. Tetapi waktu itu situasinya tidak memungkinkan untuk dideklarasikan sebagai Parpol.
Ketika ditanya apakah PDC dan UDC/PDC ke depan bisa menjadi satu partai? Ya, menangkis tidak mungkin. Alasannya, sekarang saja sudah keruh begini apalagi ke depan. UDC/PDC beda orientasi, yaitu tetap dengan Pemerintahan Assosiasi Portugal. Dan saat ini UDC/PDC sedang menjalankan misi Portugal di Timor Lorosa’e, kata Ximenes. Kursi yang ditargetkan oleh PDC adalah 40%. Tetapi menurutnya, PDC optimis bisa mendapat lebih dari 40% kursi pada Parlemen mendatang. Buktinya, hanya 3 minggu saja formulir yang dikeluarkan oleh KPI Partai PDC telah mendapat lebih dari 13 ribu partisipan. Itu belum termasuk para pendukung dan anggota partainya. Ketika ditanya dari mana dana operasional partai, langsung ditampik bahwa partai tidak mendapat sumbangan dari siapa-siapa. Pribadi-pribadi yang bergabung dalam partai dengan rela mengeluarkan dananya sendiri untuk kegiatan operasional partai.
Terlepas dari benar-tidaknya berita di atas, setiap orang berada pada posisi masing-masing. Kita tidak bisa mengatakan kebenaran yang sesungguhnya. Yang bisa membuktikan benar atau salah adalah apa yang selama ini kita lakukan di depan masyarakat. Pengalaman praktis dan karya kita yang bisa menjelaskan fakta. Karena fakta antara kebenaran dan kesalahan juga tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata dalam satu-dua hari. Atau lewat Sidang Istimewa sekalipun. Kita hanya bisa melihat dan mendengar entah benar atau salah lewat kesaksian-kesaksian. Dalam hal ini mereka yang terlibat langsung di lapangan dalam soal praktek money-politic. Belum tentu dari Partai UDC/PDC. Bisa saja orang lain yang selama ini dekat dengan pihak yang bersangkutan. Kita akan menunggu proses waktu selanjutnya.
Antara kebenaran dan kepalsuan punya cara sendiri-sendiri. Kita hanya bisa meraba-raba apa yang sementara ini ada di depan kita. Eric Hobsbawm dalam bukunya On History: menulis demikian “massa selalu punya cara untuk menagih apa yang diabaikan oleh para birokrat, jenderal, atau makelar politik atau ekonomi.” Dalam konteks perkara di atas, Carlos Salsinha dan kawan-kawan entah benar atau salah tetapi mereka juga punya cara sendiri untuk menagih.
Kita perlu belajar dari pengalaman masa lalu. Apa yang dikatakan oleh Wapres UDC/PDC di atas benar adanya. Bahwa selama 24 tahun Indonesia berusaha membeli rakyat Timor Lorosa’e, tapi tidak sanggup dan memang tidak bisa. Karena nilai kebenaran dan keadilan adalah sesuatu yang sangat mahal. Itu tidak bisa diukur dengan harta benda. Kecuali bisa ditebus dengan darah dan air mata demi mempertahankan nilai kebenaran dan keadilan yang sangat hakiki itu.
Perkara money-politic di atas haruslah menjadi sebuah kewaspadaan yang serius bagi setiap partai politik. Karena membangun sebuah negara ke depan bukan terletak pada berapa angka yang kita boroskan pada periode tertentu atau pada proyek tertentu. Tetapi fondasinya adalah berapa orang yang telah kita korbankan untuk membangun negeri ini. Sejarah selalu mencatat itu. Kebenaran dan kepalsuan hanya bisa dibongkar oleh sejarah. Warning ini ditujukan juga kepada semua partai politik. Kalau tidak ingin ditelanjangi oleh sejarah, maka harus membangun sejarah di atas prinsip kebenaran dan keadilan serta merumuskan visi dan misi yang bisa diterima oleh semua pihak.

Hélio Freitas
*Artikel ini pernah di muat pada Majalah Lian Maubere, edisi 11 Juni 2001

No comments: