Wednesday, July 27, 2005

Berbicara Atas Nama Rakyat



Eric Hobsbwan dalam bukunya On History melukiskan: “Massa selalu punya cara sendiri untuk menagih apa yang diabaikan para birokrat, jenderal, makelar politik dan ekonomi.” Rakyat Timor Lorosae sedang menunggu janji dari partai-partai politik. Dan, jika janji-janji itu diabaikan, apa yang dikatakan Hobsbwan, mungkin akan jadi kenyataan.
Sebuah peristiwa bersejarah terjadi di gedung peninggalan Indonesia, di kompleks Radio United Nations Transitional Administration of East Timor (UNTAET), 17 Juli 2001 lalu. Di gedung tanpa atap itu, partai-partai politik berdialog dengan wartawan. Wakil-wakil dari 15 partai politik hadir. Semua partai politik berbicara atas nama rakyat. Seorang aktivis yang hadir mengatakan mereka tampak seperti pelawak. Pelawak atau bukan, mereka adalah para pemimpin partai politik yang akan mewakili rakyat di Dewan Konstitusi. Partai-partai itu memiliki cita-cita untuk menjawab berbagai kebutuhan masyarakat. Semua program partai politik di negeri ini, berbasis ke rakyat.
Dr. Jose Ramos Horta memberi kesempatan satu menit kepada wakil setiap partai untuk menjelaskan tujuan partai. Banyak politisi yang tampak gugup. Mereka berulang kali melihat jam tangannya, meskipun belum gilirannya berbicara. Menurut Ramos Horta kesempatan satu menit berbicara itu merupakan salah satu ujian bagi para wakil partai politik. Seandainya mereka diutus untuk mewakili negeri Timor Lorosae ke berbagai negara, mereka harus siap. Paling tidak memposisikan diri sebagai seorang pioner yang mewakili negerinya di neger orangi. Memang para wakil dari 15 partai yang hadir pada acara itu kebanyakan orang-orang muda. Pengalaman berhadapan dengan publik internasional sangat minim. Bukan meremehkan orang-orang junior, tetapi paling tidak pengalaman membuktikan itu.
Program-program partai politik yang istimewa yang dipaparkan pada saat itu. Bisa dibilang nilai jualnya tidak ada. Justru, hampir semua partai politik menggunakan jargon demi kesejahteran rakyat untuk mengumpulkan pendukung. Semua partai politik mengatasnamakan rakyat. Partai Travalistha ccukuplantang berbicara tentang kepentingan rakyat. Ketika ditanya, rakyat mana yang dimaksud, jawabannya berbelok-belok, tidak terfokus. Travalistha mengatakan pemilihan umum yang akan datang kalau ada partai politik yang menang, itu bukan berarti keberhasilan partai itu, melainkan kemenangan rakyat.
Alianca Araujo dari Partido Nacionalista Timor (PNT) bicara tentang calon presiden. Dia mengatakan, presiden Timor Lorosae yang akan datang adalah Abilio Araujo, yang tak lain kakaknya sendiri, dan Xanana Gusmao. Menurutnya dua orang ini cocok untuk memimpin negeri ini. “Tapi, biarkan rakyat yang memilih secara langsung calon presidennya,” ujarnya.
Maka nilai jual setiap partai politik adalah rakyat. Rakyat dijadikan modal untuk berkompetisi dalam setiap program partai. Bisa dipahami, karena tujuan berdirinya sebuah partai bertujuan mengaspirasikan kepentingan rakyat. Namun, berbagai latar belakang dan ideologi partai-partai politik, justru membagi konsentrasi rakyat. Hitam-putihnya masyarakat ditentukan oleh partai-partai politik dan dipecah-belah dalam kelompok-kelompok.
Namun, anehnya partai yang menamakan dirinya partai buruh justru tidak memiliki pendukung dari kalangan mayoritas buruhnya. Program-program tentang buruh tidak tampak. Tapi program yang dipaparkan justru masalah kesehatan, pendidikan, ekonomi dan lainnya. Begitu juga partai politik yang berideologi sosialisme atau demokrat. “Semua partai politik yang beraliran sosialis atau demokrat, belum mampu menjelaskan dirinya dengan baik,” ujar Joao Carrascalao, Presiden Union Democratica Timor (UDT).
Ada partai yang memiliki program memperjuangkan nilai spritualitas dari agama mayoritas di Timor Lorosae. Tetapi mereka lupa, di Timor Lorosae ada berbagai agama, termasuk aliran kepercayaan. Belum jelas, entah diakui atau tidak tetapi pada prinsipnya aliran kepercayaan sudah ada sebelum orang mengenal agama. Apakah ada tempat bagi mereka yang bukan Katolik di Timor Lorosae? Bagaimanapun, partai yang mengatasnamakan umat Nasrani, sebenarnya justru menodai prinsip dasar nilai-nilai Kristen itu sendiri. Ajaran Kristen mengajurkan agar merangkul semua orang dan yang lebih pas lagi di dalam Kristus semua bersaudara. Zaman Kritus, di mana belum ada kata demokrasi,Yesus telah memperkenalkan, kehidupanNya moderat dan hidup di tengah-tengah umat yang lain.
Kalau mau jujur melihat program partai yang berlabel Kristen sebenarnya nilai jualnya adalah Katolikisasi dan Kristenisasi. Mereka bercermin di belakang gereja dan bermain politik di panggung Gereja dan umat Nasrani. Apakah layak partai seperti itu hidup?
Ketika para jurnalis menanyakan kepada Uskup Dili, Mgr Carlos Filipe Ximens Belo tentang partai politik yang berlabel Kristen, Uskup mengatakan Gereja tidak pernah memberi izin kepada seseorang atau keselompok orang untuk mengatasnamakan Gereja untuk mendirikan partai. Mayoritas peenduduk Timor Lorosae beragama Katolik. Sehingga semua anggota partai politik yang ada di Timor Lorosae mayoritas anggota Gereja Katolik.
Ketua Sinode Gereja Protestan di Timor Lorosae, Pendeta Francisco de Carvalho mengatakan Gereja Protestan tidak pernah mendorong sekelompok orang untuk mendirikan partai politik atas nama Kristen. “Mereka yang mendirikan partai dengan ideologi Kristen adalah kehendak mereka sendiri,”ujarnya.
Pendeta Francisco juga berpendapat, Timor Lorosae ke depan tidak perlu membentuk lembaga atau departemen agama untuk mengatur semua agama yang ada. Belajar dari Indonesia, departemen agama di negara itu justru menjadi sumber masalah. Di negara-negara lain,departemen agama tidak ada.
Kembali ke pertemuan jurnalis dengan partai politik. Ada pertanyaan dari jurnalis kepada sejumlah partai politik yang justru mempraktekan nepotisme di kepengurusan partainya. Partai yang mempraktekkan nepotisme ini misalnya PNT, Partido Travalistha Timor (PTT) dan Klibur Oan Timor Asuwain (Kota). PNT dipimpin Abilio Araujo sebagai Presiden, dan Alianca Araujo, adik Abilio sebagai Wakil Presiden. PTT dipimpin Paulo Freitas, anak Paulo, Angela Maria Freitas menjabat Wakil Presiden.
PNT menjawab, soal ini merupakan masalah kepercayaan. PNT, yang kemudian didukung Partai Kota mengatakan untuk membangun demokrasi paling tidak harus dimulai dari keluarga dan orang-orang dekat. “Kalau tidak kenal maka tak disayang,” ujar Alianca Araujo. Mereka ini tampaknya, ingin mulai membangun kekuatan entah politik atau ekonomi lewat keluarga dan orang-orang yang selama ini dekat dengan mereka.
Para jurnalis bertanya kepada PNT dan Parentil mengapa keduanya tidak menandatangani Paktu Unidade Nasional, 8 Juli lalu. PNT dan Parentil punya jawaban. PNT mengatakan sosialisasi Paktu Unidade Nasional kurang. Argumen yang lebih heboh, menyangkut mengapa PNT tidak hadir, karena usulan partai itu tentang pengampunan umum, mulai dari 1975 hingga September 1999 tidak diterima.
Parentil berpendapat, Paktu Unidade Nasional hanya dramatisasi saja. “Pengalaman selama ini membuktikan bahwa kita tidak pernah bisa akur dengan berbagai macam perjanjian. Lihatlah Rekonsiliasi Dare satu dan Dare dua di Jakarta,” ujar Flabiano Lopes, Presiden Parentil.
Namun, Flabiano meyakinkan, Parentil akan mengikuti Pakta Unidade Nasional meskipun tidak tandatangan. Masalahnya, kedua partai itu akan dengan gampang dituduh jika ada pelanggaran Pakta Unidade Nasional yang dilakukan massa, yang belum tentu pendukung dari kedua partai itu.

Pertanyaan lain kepada partai-partai itu apakah menghadapi pemilu yang akan datang, mereka siap kalah. Ini merupakan pertanyaan provokatif yang menguji mental partai politik. Tergantung siapa bermain dalam kata-kata untuk menyikapi pertanyaan itu. Para wakil partai politik mengatakan, kalah atau menang tidak penting, karena proses pemilu itu sendiri yang paling penting. Pemilu sebagai proses yang penting disorot UDT. Partai ini mengatakan situasi ke arah pemilu tidak mendukung, terutama keamanan di lapangan. Selain itu persiapan pemilu juga sangat kurang. UNTAET sama sekali tidak punya niat untuk mempersiapkan agenda pemilu, waktu yang disediakan sangat terbatas.
Partai Demokrat sudah siap kalah, tetapi merasa optimis di dewan konstituati nanti mereka akan memperoleh kursi. Partai ini, justru siap bekerja dan memperjuangkan masyarakat di tiga sektor yaitu, ekonomi, pendidikan dan demokratisasi. Sementara Apodeti pasrah, dan siap menerima hasil pemilu, apapun hasilnya. Tetapi point terpenting bagi Apodeti adalah tetap berusaha untuk memperjuangkan nasib para pegawai negeri baik itu militer atau polisi ketika zaman Pemerintahan Indonesia.
PST lebih progresif. Menurut Antonio Lopes, Wakil Sekretaris Jenderal PST, kalah atau menang sama saja. Namun, setidaknya mental sudah dipersipakan sejak dini untuk menerima apa pun yang akan terjadi. “Tetapi satu hal yang perlu dicatat adalah tidak ada istilah kalah dalam prinsip Sosialis. Prinsip Sosialis antara kalah dan menang bukanlah berakhirnya sebuah periode. Tetapi kita semakin ditantang untuk tetap berjuang,” ujar Antonio.
Fretilin tetap optimis. Mereka sudah membuktikan lewat jajak pendapat pada 30 Agustus 1999. Tapi realitas membuktikan, justru karena kemenangan itu, mereka ditantang berjuang demi pembebasan total. Seperti prinsip Partai Demokrat, Fretilin dan PST, pada intinya menang dan kalah bukanlah hal yang penting. Hal lain yang lebih penting, bagaimana membebaskan masyarakat dari penindasan kaum kapitalis yang saat ini semakin hidup di Timor Lorosae.
Pemilu 30 Agustus mendatang akan memilih anggota dewan konstitusi. Dewan itulah yang akan bertugas menyusun undang-undang dasar negara Timor Lorosae. Ramos Horta melontarkan pertanyaan bagus kepada kepada partai-partai politik. Dia bertanya bentuk pemerintahan yang bagaimana yang ideal bagi Timor Lorosae yang nantinya akan dirumuskan dalam undang-undang dasar. Para wakil partai politik itu memiliki jawaban yang berbeda-beda, sikap dan fokusnya tidak jelas terhadap bentuk sebuah negara ideal untuk Timor Lorosae ke depan.
Kebanyakan sepertinya mengatakan akan mengikuti saja proses dan keputusan nanti di dewan konstitusi yang akan dibentuk setelah pemilu. Anehnya ada yang sama sekali belum punya konsep kenegaraan yang jelas. Arnold Glasow menulis “Jangan sekadar mengikuti jalan yang ada – tetapi buatlah jalan dan tinggalkan jejak Anda”. Kata-kata mutiara Glasow ini seperti memberi peringatan: partai politik yang tidak punya sikap tentang tujuan negara, lebih baik membatalkan ikut dalam pemilu mendatang, dan menundanya untuk periode berikutnya, jika sudah siap. Glasow memberi dorongan bagi partai politik untuk memulai jalan ke depan, dan setidak-tidaknya akan meninggalkan kenangan atau jejak.
Dalam kompetisi entah olah raga atau politik pasti diakhiri dengan kata menang dan kalah. Yang lebih penting lagi adalah masyarakat akan meragukan apa yang anda bicarakan pada saat kampanya. Tetapi masyarakat akan lebih yakin dan percaya apa yang akan anda lakukan untuk masyarakat. Yaitu kalau menang pemilu apa yang anda berbuat untuk masyarakat dan kalah pemilu apa yang anda lakukan untuk masyarakat. Itu yang lebih penting.
Masalah lain yang muncul adalah sepinya partai-partai politik untuk mengadakan kampanye program partai. Banyak partai mengatakan, itu karena tidak ada regulasi yang mengatur jalannya kampanya partai. Partai-partai masih menunggu regulasi dari UNTAET. Yang aneh, Fretilin sejak 15 Juli 2001 sudah mengadakan kampanye. Lalu, dilanjutkan 19 Juli di Liquisa dan akan terus berlanjut. Beberapa tempat lainnya sesuai dengan jadual yang telah dikeluarkan Fretilin beberapa waktu lalu. Bukan saja Fretilin yang mencuri start kampanye, tetapi partai lain juga melakukannya, meskipun belum ada regulasi yang mengatur jadual dan tata tertib kampanye.
Seandainya peraturan belum ada tetapi pada kampanye itu ada hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya bentrokan massa antar partai politik siapa yang bertanggung jawab? Apalagi waktu itu pengamanan kampanye sangat tidak didukung. Ini kelemahan otoritas di Timor Lorosae, mempersiapkan segala sesuatu demi terselenggaranya pemilu mendatang.
Mungkin, masalah keamanan sengaja dibiarkan UNTAET untuk menguji mental partai politik dan masyarakat. Selain itu mungkin partai-partai politik itu selalu melontarkan kritik yang tajam kepada UNTAET, bahkan juga kritik-kritik tajam kepada sesama lider politik. Kenneth Tynan menulis: “kristikus adalah seperti seseorang yang tahu jalan tetapi tidak dapat menggemudikan mobil”. Ungkapan ini sangat cocok untuk dikalangan politisi kita saat ini, yang asal melontarkan kritik, tidak tahu jalan dan tidak tahu cara mengemudikan mobil. Kasus seperti ini, misalnya perdebatan di Dewan Nasional. Apa yang dihabas dan apa yang dikritik kadang-kadang tidak ada sangkut-pautnya. Begitu juga mengusulkan alternatif atau solusinya juga tidak ada, yang penting kritik.
Barangkali ada dua alasan mengapa UNTAET mengabaikan masalah keamanan dalam kampanye program partai politik. Pertama, dorongan demokratisasi dan kebebasan. Bersandar pada masalah demokratisasi dan kebebasan sehingga pemerintah merasa bahwa tidak perlu adanya proteksi terhadap masalah keamanan. Juga, sengaja membiarkan masyarakat mengikuti semua program partai lewat kampanye. Dengan demikian masyarakat mudah mempelajari program partai politik.
Kedua, kalau terjadi kekacauan di lapangan UNTAET akan cuci tangan. Alasannya, kebebasan telah diberikan kepada masyarakat sehingga segala sesuatu yang terjadi di lapangan berkaitan dengan keamanan menjadi tanggungjawab masyarakat dan partai politik.
Dari persoalan ini akan melahirkan dua masalah besar yaitu, akan menghambat proses repartiasi terhadap para pengungsi yang masih ada di Timor Barat dan UNTAET akan merasa perlu untuk tetap memperpanjang masa transisi di Timor Lorosae. Argumennya, masyarakat Timor Lorosae belum siap menentukan nasibnya sendiri. UNTAET akan mengatakan, ”Lihat saja mereka (Timor Lorosae) dalam hal memberi jaminan keamanan bagi dirinya sendiri belum mampu apa lagi mau merdeka”.
Selain itu partai politik juga tidak sanggup membuat tata tertib kampanye. Ini ujian berat bagi partai politik. Karena, jika hanya membuat tata tertib saja tidak mampu, apalagi membuat konstitusi.
Dalam konteks keamanan jangan salahkan masyarakat atau partai politik. Tetapi lihatlah apakah produk hukum yang berlaku di Timor Lorosae ini sudah menjamin atau belum. Ketika para jurnalis mempertanyakan tentang pengaturan masalah keamanan kepada partai politik mereka mengatakan hal itu merupakan tanggungjawab PKF, Civpol bersama FDTL.
Kita bisa mengerti hal itu tetapi persoalannya adalah apakah setiap kejadian kasus kekerasan yang timbul di Timor Lorosae sudah diatasi dengan baik atau tidak. Karena pengalaman membuktikan bahwa di mana-mana masih terjadi kasus kekerasan yang kadang-kadang melibatkan organisasi politik tertentu. Dan lihat saja pembakaran sekolah di Baucau, Queliqai dan kasus Taibessi baru-baru ini pihak Civpol kelabakan menanganinya. Maka pertanyaannya adalah masalah keamanan dalam kerangka kampanya partai politik menjadi tidak pasti. Karena proteksi terhadap sistim keamanan belum ada regulasi yang mengatur tentang hal itu.


Helio Freitas
*Artikel ini pernah di muat pada Majalah Lian Maubere, edisi 28 Juli 2001

No comments: